JAKARTA, inspirasinusantara.id – Kota panas yang melanda sejumlah wilayah perkotaan Indonesia pada Januari 2025 mulai berdampak langsung pada ekonomi warga. Kenaikan suhu lingkungan mendorong pengeluaran rumah tangga naik, terutama untuk kebutuhan energi dan air demi menjaga kondisi hunian tetap layak.
Dalam beberapa pekan terakhir, warga di kota-kota besar mengaku harus menambah anggaran bulanan akibat penggunaan pendingin ruangan yang meningkat. Pendingin udara dan kipas angin digunakan lebih lama dari biasanya untuk meredam suhu dalam rumah yang sulit turun, bahkan pada malam hari.
Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung, Arif Rahman, menilai kondisi kota panas ini berkaitan erat dengan desain perkotaan yang minim ruang hijau. Ia mengatakan dominasi beton dan aspal membuat panas terperangkap dan sulit dilepas secara alami. “Ketika kota tidak mampu mendingin, warga akhirnya membayar sendiri lewat tagihan listrik yang membengkak,” ujarnya.
Arif menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran rumah tangga akibat panas ekstrem bukan sekadar persoalan kenyamanan. Menurutnya, lonjakan biaya energi dapat menggerus daya beli, terutama bagi keluarga berpenghasilan menengah ke bawah yang memiliki ruang fiskal terbatas.
Data dari penyedia layanan listrik di sejumlah daerah menunjukkan adanya kenaikan konsumsi listrik rumah tangga selama periode suhu tinggi. Kenaikan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan air bersih untuk mandi dan menjaga hidrasi tubuh, sehingga menambah tekanan pada anggaran keluarga.
Selain beban energi, kota panas juga berdampak pada kesehatan warga. Paparan suhu tinggi dalam jangka panjang meningkatkan risiko kelelahan fisik dan gangguan kesehatan ringan hingga sedang, yang berpotensi menambah pengeluaran untuk pengobatan.
Pakar kebijakan publik Rina Kurniasih menilai fenomena ini menandai pergeseran krisis iklim menjadi krisis biaya hidup. “Ketika kota panas membuat pengeluaran rumah tangga naik, itu berarti ada kegagalan sistemik dalam perencanaan kota yang seharusnya melindungi warga,” katanya.
Rina mendorong pemerintah daerah untuk tidak hanya mengandalkan solusi pendinginan aktif, tetapi mulai mempercepat kebijakan tata ruang yang adaptif terhadap iklim. Penambahan ruang terbuka hijau dan standar bangunan ramah iklim dinilai penting untuk menekan suhu dasar kota.
Para pengamat memperingatkan bahwa jika tren kota panas ini terus berlanjut, tekanan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin besar sepanjang 2025. Tanpa intervensi struktural, warga berisiko terus menanggung biaya adaptasi iklim yang seharusnya bisa diminimalkan melalui kebijakan publik yang lebih kontekstual dan berorientasi solusi.(jmi/IN)
