MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar memaknai penganugerahan Satyalancana Karya Satya 2025 bukan sekadar sebagai penghargaan masa kerja, tetapi sebagai penanda standar kinerja aparatur sipil negara (ASN) di tengah tuntutan warga terhadap layanan publik yang semakin akuntabel dan adaptif.
Sebanyak 830 ASN Pemkot Makassar menerima Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun. Pemerintah kota menempatkan penghargaan ini sebagai pengakuan atas konsistensi kinerja, kedisiplinan, dan kontribusi aparatur dalam menjalankan fungsi birokrasi, bukan hanya lamanya waktu bekerja.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa pengalaman panjang ASN harus berbanding lurus dengan kualitas kerja yang dihasilkan. “Pengabdian puluhan tahun tidak boleh berhenti pada rutinitas administratif, tetapi harus tercermin dalam tanggung jawab, kedisiplinan, dan keteladanan dalam bekerja,” ujar Munafri saat penganugerahan di Lapangan Karebosi.
Munafri menjelaskan, ASN penerima Satyalancana memiliki peran strategis dalam menjaga ritme organisasi pemerintahan. Menurutnya, pengalaman dan pemahaman institusional para ASN senior perlu diterjemahkan menjadi praktik kerja yang adaptif, sekaligus menjadi sumber pembelajaran bagi ASN yang lebih muda di tengah perubahan sistem birokrasi dan digitalisasi layanan.
Pemkot Makassar menilai penghargaan non-finansial seperti Satyalancana dapat menjadi instrumen penguatan etos kerja aparatur. Pengakuan negara atas dedikasi ASN diharapkan mendorong orientasi kerja yang lebih berbasis kinerja dan dampak layanan, bukan sekadar kepatuhan pada prosedur formal.
Dalam konteks kebijakan, penganugerahan Satyalancana ditempatkan sebagai bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia aparatur. ASN penerima penghargaan didorong mengambil peran lebih aktif dalam memastikan layanan publik berjalan efektif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan warga kota.
Upacara penganugerahan Satyalancana Karya Satya 2025 dihadiri jajaran pimpinan daerah serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Melalui momentum ini, Pemkot Makassar menegaskan arah pembangunan birokrasi yang berorientasi pada kinerja dan manfaat nyata bagi kehidupan warga, bukan sekadar pemenuhan agenda seremonial.(rtn/IN)
