MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Penguatan layanan kesehatan di Kota Makassar kini diarahkan pada perbaikan sistem kerja di tingkat layanan dasar, bukan sekadar pembangunan fasilitas. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai, persoalan kesehatan masyarakat membutuhkan pendekatan kolaboratif agar intervensi benar-benar sampai ke warga.
Pendekatan tersebut dibahas Munafri Arifuddin bersama Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan pengelola Academic Health Center Universitas Muslim Indonesia (AHC-UMI) dalam pertemuan di Balai Kota Makassar, Kamis, 8 Januari 2026. Fokus pembahasan diarahkan pada penerapan Interprofessional Education (IPE) sebagai strategi penguatan layanan kesehatan.
Interprofessional Education mendorong kolaborasi lintas profesi kesehatan—mulai dari kedokteran, kesehatan masyarakat, keperawatan, hingga farmasi—dalam satu sistem pelayanan. Munafri Arifuddin menilai model ini relevan dengan tantangan kesehatan perkotaan yang semakin kompleks.
Menurut Munafri Arifuddin, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kunci untuk memperkuat peran Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan. Ia menekankan bahwa Puskesmas tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan administratif, tetapi harus aktif hadir di lingkungan masyarakat.
“Program pemerintah harus menyentuh masyarakat paling bawah. Puskesmas harus lebih banyak bekerja di lapangan,” ujar Munafri Arifuddin.
Ia menyoroti sejumlah persoalan kesehatan yang masih menjadi tantangan di Makassar, seperti stunting, tuberkulosis (TBC), dan HIV. Ketiga isu tersebut, menurut Munafri Arifuddin, memerlukan pendekatan lintas sektor dan pendampingan berkelanjutan di tingkat komunitas.
Selain itu, Munafri Arifuddin juga mengingatkan potensi meningkatnya kasus penyakit pasca musim hujan. Kondisi ini menuntut kehadiran tenaga kesehatan yang lebih aktif melakukan pencegahan, edukasi, dan deteksi dini di wilayah rawan.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Munafri Arifuddin meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar melibatkan seluruh Puskesmas dalam kolaborasi ini. Ia juga menekankan pentingnya laporan kegiatan lapangan sebagai bahan evaluasi kebijakan.
“Saya ingin melihat laporan dari setiap Puskesmas. Dari situ kita bisa menilai apakah layanan sudah berjalan sesuai fungsinya,” kata Munafri Arifuddin.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri Arifuddin turut menyinggung tata kelola Puskesmas, termasuk membuka peluang kepemimpinan bagi tenaga kesehatan non-dokter yang memiliki kapasitas manajerial. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas layanan di tingkat wilayah.
Ia berharap, kegiatan KKN Profesi dan Interprofessional Education yang dijalankan bersama UMI dapat menghasilkan data dan rekomendasi yang aplikatif bagi Pemerintah Kota Makassar. Hasil tersebut akan digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan kesehatan, khususnya di Puskesmas.
Pertemuan ini dihadiri jajaran pimpinan UMI dan AHC-UMI, termasuk Wakil Rektor I UMI Prof. Dr. Ir. H.A. Dirgahayu A. Lantara, MT., IPU., Asean.Eng, Ketua AHC UMI Prof. dr. Syarifuddin Wahid, PhD, serta para dekan dan pimpinan lembaga terkait.
Bagi Munafri Arifuddin, kolaborasi Pemkot Makassar dengan perguruan tinggi bukan sekadar kerja sama institusional, tetapi bagian dari upaya membangun sistem layanan kesehatan kota yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan warga. Tantangannya ke depan adalah memastikan kolaborasi ini berdampak langsung pada penurunan masalah kesehatan dan peningkatan kualitas layanan di tingkat masyarakat. (*/IN)
