MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Insiden kapal tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) kembali menyingkap kerentanan transportasi laut bagi warga dan petugas layanan publik di wilayah kepulauan. Risiko perjalanan laut yang tinggi, minimnya sarana keselamatan, serta cuaca yang sulit diprediksi masih menjadi tantangan serius bagi pelayanan sosial dan pemerintahan di daerah pesisir Sulawesi Selatan.
Merespons tragedi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyalurkan bantuan donasi kepada keluarga atau ahli waris tiga korban meninggal dunia dalam insiden kapal jolloro yang tenggelam di perairan Pulau Podang-podang, Pangkep. Penyerahan bantuan dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Sabtu (3/1/2026).
Selain bantuan donasi, Pemprov Sulsel juga menyatakan komitmen memberikan dukungan pendidikan berupa beasiswa bagi anak-anak korban yang ditinggalkan. Skema ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap keluarga yang kehilangan tulang punggung akibat kecelakaan saat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa perhatian pemerintah tidak berhenti pada santunan awal, tetapi juga pada keberlanjutan kehidupan keluarga korban. “Pemerintah provinsi juga akan membantu beasiswa pendidikan bagi anak korban,” ujarnya.
Tiga korban dalam insiden tersebut diketahui tengah menjalankan tugas pelayanan publik dan sosial di wilayah kepulauan. Mereka adalah Muh Fitri Mubarak, Camat Liukang Tupabiring Kabupaten Pangkep; Imran, aktivis Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Sulsel; serta Darma, seorang bidan yang bertugas melayani masyarakat di Pulau Sarappo.
Kapal jolloro yang mereka tumpangi dilaporkan tenggelam saat berlayar dari wilayah kepulauan menuju daratan pada Sabtu (27/12/2025). Insiden ini menambah daftar panjang kecelakaan laut di wilayah kepulauan Sulawesi Selatan yang kerap melibatkan kapal kecil dengan standar keselamatan terbatas.
Bagi Pemprov Sulsel, penyaluran bantuan dan beasiswa ini menjadi bagian dari respons pascakecelakaan. Namun di luar bantuan langsung, tragedi ini juga memunculkan pertanyaan lebih besar terkait perlindungan keselamatan bagi aparatur dan tenaga layanan sosial yang bertugas di wilayah kepulauan.
Ke depan, publik perlu mengawasi langkah lanjutan Pemprov Sulsel dan pemerintah terkait dalam memperbaiki standar keselamatan transportasi laut, termasuk kelayakan kapal, ketersediaan alat keselamatan, dan sistem mitigasi risiko bagi petugas pelayanan publik. Tanpa pembenahan struktural, insiden serupa berpotensi kembali terjadi dan terus membebani keluarga serta komunitas kepulauan yang bergantung pada jalur laut sebagai satu-satunya akses. (*/IN)
