MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Dinamika sosial di kota besar dengan tingkat keberagaman tinggi menuntut penguatan sistem pencegahan konflik dan perawatan toleransi yang berkelanjutan. Di Makassar, kebutuhan tersebut menjadi bagian dari agenda strategis pemerintah kota untuk menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan Pemerintah Kota Makassar akan meluncurkan lima Kelurahan Sadar Kerukunan sebagai percontohan penguatan moderasi beragama. Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemkot Makassar, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Makassar, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
Hal tersebut disampaikan Munafri Arifuddin saat menerima audiensi Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar bersama jajaran pengurus FKUB dan Panitia Jappa Jokka Cap Go Meh 2026, Senin (23/2/2026). Peluncuran lima kelurahan tersebut dijadwalkan pada 28 Februari 2026.
“Pemerintah Kota Makassar mendukung penuh program ini, termasuk dukungan secara regulasi agar berkelanjutan,” ujar Munafri Arifuddin.
Ia menilai penguatan toleransi harus dibangun secara sistematis hingga ke tingkat kelurahan, terutama di tengah kemajemukan masyarakat Makassar. Menurutnya, langkah preventif lebih efektif dibandingkan penanganan setelah konflik terjadi.
Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar, Muhammad, menjelaskan program Kelurahan Sadar Kerukunan dirancang untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas kerukunan umat beragama di tingkat nasional melalui penguatan di level lokal.
“Tahun lalu kita belum menyiapkan ini sehingga nilai kualitas dan kuantitas kerukunan di tingkat nasional belum bergerak cepat. Dengan lima kelurahan ini, kita berharap menjadi titik awal moderasi dan toleransi berjalan lebih baik,” katanya.
Lima kelurahan tersebut tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Wajo, Manggala, dan Tamalate. Kriteria utama yang digunakan antara lain ketersediaan rumah ibadah lintas agama dalam satu wilayah, seperti masjid, gereja, vihara, dan kelenteng, serta keterlibatan tokoh agama dan pemuda lintas iman.
Menurut Muhammad, pendekatan ini bertujuan membangun sistem deteksi dan respons dini terhadap potensi gesekan sosial. “Selama ini kita sering turun setelah terjadi konflik, padahal sudah sulit. Dengan Kelurahan Sadar Kerukunan, kita ingin mencegah sejak dini,” ujarnya.
Momentum peluncuran program ini beririsan dengan perayaan Cap Go Meh dan bulan Ramadan. Ketua Panitia Jappa Jokka Cap Go Meh 2026 yang juga pengurus FKUB, Suzanna, mengatakan sinergi tersebut mencerminkan harmonisasi kehidupan beragama di Makassar.
“Tahun ini Cap Go Meh bersamaan dengan Ramadan, jadi ini menambah poin bahwa Makassar memang pantas menjadi kota yang toleran,” ujarnya.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, menambahkan kolaborasi antara Pemkot, Kemenag, dan FKUB menjadi fondasi dalam menjaga keharmonisan sosial.
Menurut Munafri Arifuddin, penguatan moderasi beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan institusi keagamaan, melainkan seluruh masyarakat kota. Ia berharap kehadiran lima Kelurahan Sadar Kerukunan dapat menjadi model yang direplikasi di wilayah lain.
Dengan langkah tersebut, Makassar diarahkan untuk membangun sistem kerukunan berbasis komunitas yang terukur dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, keberhasilan program ini akan bergantung pada konsistensi regulasi, partisipasi warga, serta kemampuan pemerintah kota menjaga sinergi lintas sektor guna memastikan toleransi tetap menjadi fondasi stabilitas sosial dan pembangunan perkotaan.(*/IN)
