IN, MAKASSAR — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengajukan permohonan dana sebesar Rp1,3 triliun kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU). Usulan ini ditujukan untuk memperbaiki sepanjang 300 kilometer jalan provinsi dengan Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) tinggi.
Permintaan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur saat melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Marga, KemenPU, di Jakarta. Dalam pertemuan itu, ia menyampaikan kebutuhan mendesak terhadap infrastruktur jalan di wilayahnya.
BACA JUGA: Wali Kota Makassar Dorong Penataan Kota untuk Mitigasi Bencana
Menurut Gubernur Andi Sudirman, total panjang jalan provinsi di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 2.100 kilometer. Sementara itu, jalan nasional yang berada di wilayah tersebut sepanjang 1.700 kilometer.
Ia menjelaskan bahwa banyak ruas jalan provinsi yang memiliki arus lalu lintas tinggi namun belum mendapatkan perhatian setara dengan jalan nasional. Hal ini dinilai berdampak langsung terhadap konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita ajukan sekitar Rp 1,3 triliun untuk pembenahan ruas jalan LHR tinggi kewenangan provinsi,” ujar Gubernur Andi Sudirman dalam pernyataan resminya, Minggu (4/5/2025), dikutip dari detik.sulsel.
Menurutnya, perbaikan ini tidak hanya menyasar kenyamanan berkendara, tetapi juga aspek keselamatan dan distribusi logistik daerah.
Usulan ini menjadi bagian dari strategi komunikasi kebijakan yang proaktif antara pemerintah daerah dan pusat. Melalui pendekatan langsung, Gubernur berupaya memastikan bahwa kebutuhan daerah dapat masuk dalam prioritas pembangunan nasional.
Selain menyampaikan usulan ke KemenPU, Gubernur juga menemui pejabat Kementerian Perhubungan. Dalam kunjungan tersebut, ia membahas keberlanjutan proyek Kereta Api Makassar–Parepare yang menjadi bagian dari rencana jangka panjang transportasi Sulsel.
Proyek perkeretaapian itu disebut penting karena terhubung langsung dengan pelabuhan dan kawasan industri di Sulawesi Selatan. Gubernur berharap dukungan penuh dari pusat agar jalur kereta ini segera rampung dan memberi dampak ekonomi yang nyata.
Komunikasi kebijakan yang dibangun oleh Gubernur tidak sekadar formalitas, tetapi menekankan transparansi dan relevansi antara kebijakan daerah dan program strategis nasional. Hal ini mencerminkan peran aktif kepala daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat secara terstruktur dan berdasar data.
Andi Sudirman menyatakan bahwa ia membawa serta dokumen pendukung teknis dan data LHR sebagai bahan pertimbangan kepada pemerintah pusat. Langkah ini bertujuan agar usulan tersebut tidak sekadar aspirasi, tetapi masuk dalam kerangka teknokratis dan administratif.
Pemerintah Provinsi Sulsel menilai sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendorong pemerataan pembangunan. Ruas jalan provinsi yang layak dan berfungsi optimal diyakini akan mempercepat pertumbuhan wilayah dan pemerataan ekonomi di berbagai kabupaten/kota.
Melalui komunikasi kebijakan yang sistematis, Gubernur berharap pemerintah pusat bisa menjadikan perbaikan jalan provinsi sebagai bagian dari prioritas nasional. Ia juga membuka ruang untuk diskusi teknis lanjutan demi memastikan efektivitas pelaksanaan program tersebut.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan bukan hanya soal menyampaikan aspirasi, tetapi juga menguatkan argumentasi berbasis data dan kepentingan publik. Dengan dukungan dari pusat, perbaikan jalan ini diharapkan segera terlaksana dan memberi manfaat luas bagi masyarakat Sulawesi Selatan. (*/IN)
