MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Pertumbuhan ekonomi yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan pemerataan kesejahteraan menjadi tantangan utama kota-kota besar, termasuk Makassar. Di tengah kebutuhan menjaga stabilitas inflasi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan program publik berdampak langsung bagi warga, Pemerintah Kota Makassar menegaskan arah kebijakan baru pada tahun kedua kepemimpinan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan pemerintah kota akan menggeser fokus dari sekadar tata kelola administratif menuju impactful governance atau tata kelola yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Munafri dalam kegiatan Tudang Sipulung Bosowa yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di Gedung Balai 45, Kampus Unibos Makassar, Minggu (22/2/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri pendiri Bosowa Group HM Aksa Mahmud, Ketua Yayasan Aksa Mahmud Melinda Aksa, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Munafri mengatakan, dua hari sebelum kegiatan tersebut, dirinya bersama Wakil Wali Kota Makassar genap satu tahun menjalankan amanah kepemimpinan. Dalam periode itu, sejumlah program telah dijalankan, meski masih terdapat pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Ke depan, yang kami dorong bukan hanya tata kelola yang baik, tetapi bagaimana setiap kebijakan benar-benar berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dampak langsung inilah yang terus kami gaungkan,” ujar Munafri.
Ia menegaskan, pembangunan Makassar tidak dapat dijalankan pemerintah semata. Sinergi dengan sektor swasta dan perguruan tinggi dinilai menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan publik di kota metropolitan tersebut.
“Kota ini harus dibangun secara kolaboratif, bersinergi, dan dalam semangat kebersamaan,” katanya.
Menurut Munafri, sektor swasta merupakan pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menilai keberadaan korporasi besar seperti Bosowa memiliki dampak ekonomi signifikan terhadap Makassar.
Data yang dipaparkan Munafri menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar tahun ini mencapai 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, tingkat inflasi disebut berhasil dijaga di bawah 2,5 persen.
Capaian tersebut, kata dia, mencerminkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lain selama setahun terakhir berjalan relatif baik dan menghasilkan indikator ekonomi positif.
Munafri juga mengungkapkan pengalamannya sebelumnya di lingkungan korporasi turut memengaruhi pendekatan manajerial dalam pemerintahan. Namun, ia menegaskan telah melepaskan seluruh jabatan di sektor usaha sejak mengemban amanah sebagai wali kota guna menghindari percampuran kepentingan.
“Dari situlah saya banyak belajar tentang manajemen, kepemimpinan, serta nilai-nilai kerja yang kami terapkan dalam tata kelola pemerintahan hari ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintahan yang baik tidak cukup hanya tertib secara administrasi, tetapi harus mampu memastikan setiap program menyentuh kebutuhan riil masyarakat, mulai dari stabilitas harga hingga penguatan ekonomi lokal.
Dalam konteks jangka panjang, pergeseran menuju impactful governance menuntut konsistensi kebijakan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengukuran kinerja berbasis hasil. Bagi Makassar, arah tersebut membuka peluang percepatan pembangunan yang lebih inklusif, sekaligus menghadirkan tantangan dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang tercatat dapat diterjemahkan menjadi manfaat konkret bagi seluruh lapisan warga kota.(*/IN)
