MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Kota Makassar menghadapi tantangan perkotaan yang kian kompleks, mulai dari tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas layanan publik, hingga konsistensi pembangunan jangka panjang di tengah dinamika pertumbuhan kota. Dalam konteks itu, arah kepemimpinan pada tahun pertama pemerintahan menjadi penentu fondasi kebijakan ke depan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, menilai Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin telah menunjukkan karakter kepemimpinan progresif meski belum genap setahun memimpin. Penilaian tersebut disampaikan saat Bima Arya menghadiri bedah buku ketiganya berjudul Babad Alas di Gedung Teater Universitas Negeri Makassar (UNM), Rabu (11/2/2026).
Dalam forum yang dihadiri civitas akademika UNM, jajaran Pemerintah Kota Makassar, dan ratusan mahasiswa, Bima Arya mengaku telah mendengar berbagai perkembangan positif mengenai langkah awal Munafri Arifuddin dalam memimpin Makassar.
“Pak Wali memang baru satu tahun, tapi dalam waktu satu tahun ini saya sudah banyak mendengar cerita bagus dan baik tentang Pak Wali Kota dan gebrakan-gebrakannya. Kita doakan nanti bisa juga menuntaskan buku sepuluh tahun kepemimpinan Pak Wali di Kota Makassar,” ujar Bima Arya.
Menurut Bima, konsistensi dan keberanian mengambil keputusan pada fase awal pemerintahan menjadi indikator penting dalam membangun arah pembangunan jangka panjang. Ia menggambarkan kepemimpinan kepala daerah sebagai lari maraton yang menuntut strategi, daya tahan, serta kemampuan mengelola ekspektasi publik secara bertahap.
Ia menambahkan, kepala daerah perlu menyeimbangkan dukungan akar rumput dan elite, sekaligus mengelola berbagai kepentingan pemangku kepentingan agar agenda pembangunan tetap berjalan berkesinambungan.
Menanggapi hal tersebut, Munafri Arifuddin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap perkembangan Makassar. Ia menegaskan bahwa sejumlah pembenahan yang dilakukan di awal masa jabatannya difokuskan pada reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Ini tentu menjadi motivasi bagi kami di Pemerintah Kota Makassar untuk terus bekerja, berbenah, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” kata Munafri.
Munafri Arifuddin menyatakan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan diarahkan agar lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan warga kota. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari strategi membangun sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur administratif.
Forum diskusi kepemimpinan yang berlangsung di lingkungan kampus tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang refleksi bagi jajaran kepala perangkat daerah dan mahasiswa mengenai tantangan tata kelola kota. Diskursus itu mempertemukan perspektif akademik dan praktik pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik yang berkelanjutan.
Ke depan, konsistensi implementasi kebijakan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta kemampuan menjaga stabilitas dukungan publik akan menjadi faktor penentu arah pembangunan Makassar. Fondasi yang dibangun pada tahun-tahun awal kepemimpinan Munafri Arifuddin akan memengaruhi kapasitas kota dalam menjawab tantangan urbanisasi, pelayanan publik, dan daya saing daerah dalam jangka panjang.(*/IN)
