MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Tantangan pelayanan kesehatan di kota besar seperti Makassar masih ditandai oleh ketimpangan akses, beban fasilitas kesehatan, serta persoalan kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular. Dalam konteks tersebut, penguatan peran tenaga kesehatan menjadi bagian penting dari kebijakan perkotaan yang akan menentukan masa depan Makassar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan hal itu saat menghadiri peresmian Sekretariat Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPD PPNI) Kota Makassar di Jalan Ujung Bori Blok D/16, Kompleks Ruko Borong, Kecamatan Manggala, Minggu (28/12/2025).
Munafri menilai kehadiran sekretariat PPNI tidak hanya berkaitan dengan penguatan organisasi profesi, tetapi juga relevan dengan upaya pemerintah kota dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan. Menurutnya, perawat memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak layanan yang bersentuhan langsung dengan warga.
“Perawat adalah wajah pemerintah dalam pelayanan kesehatan. Mereka memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang manusiawi dan berkeadilan,” kata Munafri.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memandang sektor kesehatan sebagai pilar utama pembangunan kota. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan dukungan 47 puskesmas, peran perawat dinilai krusial dalam menjangkau kebutuhan layanan hingga ke tingkat komunitas.
Munafri menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi profesi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Ia berharap sekretariat PPNI dapat menjadi pusat pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan profesionalisme perawat Makassar.
“Perawat harus ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan pelayanan, bukan kepentingan lain. Ini bagian dari kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam kebijakan kesehatan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tantangan kesehatan perkotaan yang masih dihadapi Makassar, seperti HIV, stunting, dan persoalan sosial yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kerja lintas sektor dan keterlibatan aktif tenaga kesehatan.
Sementara itu, PPNI Kota Makassar diharapkan dapat berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan pelayanan, termasuk ke wilayah permukiman padat dan lorong-lorong kota. Munafri menilai pendekatan tersebut sejalan dengan upaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan merata.
Ke depan, penguatan peran perawat dan sinergi dengan pemerintah kota dipandang akan berpengaruh langsung terhadap masa depan Makassar. Konsistensi kebijakan perkotaan di bidang kesehatan menjadi kunci agar pelayanan tidak hanya meningkat secara kuantitas, tetapi juga kualitas, seiring pertumbuhan dan kompleksitas kebutuhan warga kota. (*/IN)
