MAKASSAR,inspirasinusantara.id — Tantangan pembangunan perkotaan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan anggaran, tetapi juga pada keterlibatan warga dalam setiap kebijakan. Di Makassar, penguatan kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi salah satu pendekatan yang ditekankan dalam pelaksanaan program publik.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memanfaatkan momentum Safari Ramadan untuk memperkuat komunikasi langsung dengan warga melalui Sholat Subuh berjamaah di sejumlah wilayah. Pada hari kedelapan Ramadan, Rabu (26/2/2026), Munafri bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah menghadiri Sholat Subuh di Masjid Jamiul Ihsan, Kecamatan Panakkukang.
Munafri mengatakan kegiatan tersebut menjadi sarana membangun dan menjaga silaturahmi antara pemerintah kota dan masyarakat di berbagai wilayah.
“Kegiatan di bulan suci Ramadan ini adalah kegiatan yang langsung kami lakukan untuk membangun terus silaturahmi dengan masyarakat yang ada di wilayah Makassar,” ujarnya.
Ia menegaskan, setiap kebijakan pemerintah kota diarahkan agar berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Menurut Munafri Arifuddin, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan program.
“Tentu membangun kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat agar program-program pemerintah berjalan dengan baik. Tujuannya tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” katanya.
Dalam konteks pelayanan publik, Munafri menyoroti pentingnya penguatan struktur pemerintahan hingga tingkat rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW). Ia menyebut struktur tersebut harus menjadi bagian dari sistem pelayanan yang mampu memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan di lingkungannya.
Menurut dia, mekanisme pemilihan RT/RW secara langsung oleh masyarakat merupakan upaya mendekatkan pemerintah dengan warga. RT/RW diharapkan berperan sebagai perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat serta responsif terhadap kebutuhan setempat.
“Aparat RT/RW harus bisa menjadi perwakilan pemerintah di wilayah yang paling intim untuk bisa merespons persoalan-persoalan di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui pendekatan tersebut, Pemerintah Kota Makassar menempatkan partisipasi warga sebagai bagian dari tata kelola pembangunan. Ke depan, efektivitas kolaborasi ini akan bergantung pada konsistensi komunikasi, penguatan kapasitas aparatur wilayah, serta keterbukaan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat sebagai bagian dari proses pembangunan kota.(*/IN)
