MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Di tengah dinamika kota yang semakin kompleks, menjaga keamanan Makassar tidak selalu bisa diserahkan pada pendekatan formal semata. Relasi sosial, kepercayaan, dan nilai kebersamaan yang hidup di tengah masyarakat justru kerap menjadi fondasi pertama dalam mencegah konflik dan gangguan ketertiban.
Pendekatan berbasis nilai lokal inilah yang dibahas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat menerima audiensi Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Senin (29/12/2025). Pertemuan tersebut mengulas penguatan strategi Pemolisian Masyarakat (Polmas) dengan menghidupkan kembali kearifan lokal Abbulo Sibatang melalui peran petugas Polmas dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM).
Ditbinmas Polda Sulsel menjelaskan bahwa konsep *Abbulo Sibatang*—yang menekankan kebersamaan, keterpaduan, kekeluargaan, dan gotong royong—menjadi dasar pengembangan model FKPM. Keamanan dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat, yang dijalankan secara kolaboratif melalui tiga pilar kelurahan, yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan lurah, dengan dukungan tokoh masyarakat.
Model FKPM berbasis *Abbulo Sibatang* sebelumnya telah diuji coba di Kabupaten Gowa dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Atas dasar itu, pendekatan ini direncanakan untuk diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, termasuk Kota Makassar, dengan menyesuaikan karakter sosial masing-masing wilayah.
Munafri Arifuddin menilai pendekatan keamanan berbasis kearifan lokal relevan dengan kondisi Makassar yang memiliki ikatan sosial kuat di tingkat komunitas. Namun, ia mengingatkan bahwa sinergi antarpilar tidak boleh berhenti pada struktur atau simbol, melainkan harus terasa dalam praktik keseharian warga.
“Rasa aman tidak bisa dibangun sendiri-sendiri. Pemerintah Kota Makassar siap mendukung dari sisi personel dan kebijakan, sementara pola pengamanan dan teknis pelaksanaannya bisa dikoordinasikan bersama kepolisian,” kata Munafri.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai kepercayaan dalam pelibatan masyarakat. Menurut Munafri, kedekatan antara aparat dan warga harus disertai pengawasan agar tidak melahirkan kesan eksklusif atau penyalahgunaan kewenangan yang justru menjauhkan aparat dari masyarakat.
“Keamanan bukan hanya soal aturan dan legalitas, tetapi juga soal legitimasi sosial. Ketika pendekatan yang digunakan selaras dengan nilai yang hidup di masyarakat, potensi gangguan bisa dicegah sejak awal,” ujarnya.
Melalui penguatan Polmas berbasis *Abbulo Sibatang*, Pemerintah Kota Makassar melihat peluang membangun sistem keamanan yang lebih kontekstual dengan budaya lokal. Ke depan, tantangan kebijakan terletak pada konsistensi penerapan di tingkat kelurahan, agar nilai kebersamaan tidak hanya menjadi narasi, tetapi benar-benar bekerja sebagai mekanisme pencegahan dan penyelesaian persoalan keamanan warga kota. (*/IN)
