MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar mencatat capaian Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di Sulawesi Selatan pada 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per November 2025, IPM Makassar berada pada angka 85,66, tertinggi di antara seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sekaligus menempatkan Makassar dalam tujuh besar nasional.
Capaian tersebut menjadi indikator penting dalam membaca arah kebijakan Pemkot Makassar pada sektor pembangunan manusia. IPM mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Muhammad Roem, menyampaikan bahwa capaian IPM 2025 mencerminkan konsistensi kebijakan pembangunan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, IPM tidak hanya merepresentasikan capaian statistik, tetapi juga kualitas hidup warga secara menyeluruh.
Ia menjelaskan bahwa tren IPM Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika. Pada 2019 dan 2020, IPM Makassar berada pada angka 82,25. Peningkatan mulai terjadi pada 2021 menjadi 82,66, kemudian naik menjadi 83,12 pada 2022. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan capaian 84,85, sebelum mengalami penurunan pada 2024 menjadi 83,90. Pada 2025, IPM Makassar kembali meningkat signifikan hingga mencapai 85,66.
Dengan capaian tersebut, Pemkot Makassar mempertahankan posisinya sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sulawesi Selatan sekaligus mencatat peringkat nasional yang lebih kompetitif.
Berdasarkan rilis BPS, capaian IPM Makassar ditopang oleh perbaikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan angka harapan hidup mencerminkan perbaikan kualitas layanan kesehatan. Sementara itu, indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan semakin luasnya akses pendidikan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan daya beli masyarakat yang relatif membaik.
Muhammad Roem menyebutkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas perangkat daerah, dukungan pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat. Sinergi tersebut dinilai berperan dalam mendorong perbaikan kualitas hidup secara berkelanjungan.
Dari sisi tata kelola, sektor komunikasi dan informatika turut berkontribusi melalui penguatan transformasi digital pemerintahan. Pemkot Makassar mendorong keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan layanan yang lebih efektif dan responsif.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan platform Lontara+, yang berfungsi sebagai sarana integrasi layanan informasi dan pelayanan publik berbasis digital. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah.
Pemanfaatan teknologi informasi yang merata diharapkan mampu mengurangi kesenjangan akses layanan publik serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Transformasi digital dipandang tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain IPM, kinerja makro Pemkot Makassar pada 2025 juga ditandai oleh sejumlah indikator pembangunan lainnya, antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, rasio ketimpangan, tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, serta capaian reformasi birokrasi dan pembangunan pemuda.
Capaian tersebut menjadi gambaran atas arah kebijakan Pemkot Makassar dalam membangun kualitas hidup masyarakat sekaligus memperkuat daya saing kota di tingkat nasional. (*/IN)
