MAKASSAR, Inspirasinusantara.id –Serapan anggaran pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2024 tercatat tinggi. Sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyerap anggaran di atas 90 persen.
Namun, Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Makassar menilai, serapan tinggi itu belum berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Serapan anggarannya bagus, banyak yang 90 sampai 95 persen. Tapi LKPJ itu bukan cuma soal serapan,” kata Ketua Pansus LKPJ, Hartono, dalam rapat pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar Tahun 2024, Senin, 19 Mei 2025.
“Pertanyaannya, apa dampak dari anggaran yang terserap itu?”
Baca juga: DPRD Makassar Kritik Mekanisme Pemilihan RT/RW di Makassar
Hartono menyebut, banyak laporan SKPD yang disusun secara normatif dan belum mencerminkan capaian nyata di lapangan.
Ia mencontohkan Dinas Koperasi, yang secara serapan anggaran terbilang maksimal, namun belum menunjukkan hasil signifikan dalam pembinaan koperasi dan pertumbuhan UMKM.
Baca juga: Mengadu ke DPRD Makassar, 3 Ribu Honorer Menanti Kepastian Nasib
“Setelah anggaran diserap, berapa koperasi yang benar-benar terbina? Berapa UMKM yang tumbuh dan bertahan?” ujarnya retoris.
Laporan itu, lanjut Hartono, menunjukkan kecenderungan birokrasi yang lebih sibuk mengejar target belanja ketimbang mengukur dampak kebijakan terhadap masyarakat.
“Kita terlalu lama fokus pada serapan. Padahal APBD kita Rp5 triliun lebih, dan rakyat berhak tahu, sejauh mana uang itu kembali kepada mereka dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” tuturnya.
Secara makro, Kota Makassar mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6 persen dan pendapatan per kapita sebesar Rp163 juta per tahun.
Namun, Hartono menilai angka itu tak mencerminkan realitas di lapangan.
“Pertumbuhan ini belum membuka banyak lapangan kerja dan tidak signifikan mengurangi pengangguran. Rakyat tidak merasakan dampaknya,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan yang masih menganga. Indeks Gini di Makassar tercatat 0,34, angka yang menandakan kesenjangan ekonomi cukup tinggi.
“Yang kaya makin kaya, yang miskin tetap terjebak. Ini pekerjaan rumah besar bagi wali kota,” ujar legislator dari Komisi B itu.
Pansus, menurut Hartono, tengah menyusun rekomendasi kepada SKPD untuk memperbaiki kinerja anggaran, bukan hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari segi outcome dan impact kebijakan.
“Kita apresiasi serapan tinggi, tapi ini harus dibarengi dampak riil bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pansus juga membahas kondisi internal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar.
Salah satu isu yang mencuat adalah rencana penataan pegawai non-ASN, yang berpotensi berdampak pada pemutusan kontrak ratusan karyawan.
“Ada informasi soal sekitar 400 pegawai yang terancam. Ini akan kita dalami lebih lanjut,” kata Hartono.
LKPJ, kata dia, seharusnya menjadi momentum evaluasi bukan hanya administratif, tetapi juga politik anggaran. Apakah anggaran negara benar-benar bekerja untuk rakyat?
“Kita tidak ingin hanya puas dengan angka serapan. Kita ingin tahu, siapa yang sebenarnya merasakan hasilnya,” ujarnya. (*)
