MAKASAR, inspirasinusantara.id – Setengah enam pagi di Taman Pakui Sayang, denyut kehidupan sudah berdetak. Seorang penjual minuman dan makanan ringan, Ade, sibuk mengatur dagangannya di sudut taman.
“Setiap hari ji ada pengunjung, tapi paling ramai kalau Sabtu-Minggu atau hari libur,” ujarnya. Sejak taman ini mulai dipercantik beberapa tahun lalu, denyut ekonomi kecil juga ikut tumbuh.
Di taman yang terletak tak jauh dari Jalan Pelita Makassar itu, tak hanya warga sekitar yang datang untuk berolahraga, tetapi juga pelajar dan lansia. Seorang siswa SMA bernama Dafa mengaku rutin datang meski hanya untuk duduk santai.
“Senang ji duduk di sini, lihat orang lari, olahraga. Apalagi sejuk ki juga suasananya,” katanya.
Namun, sebagaimana taman-taman publik lainnya di Makassar, Taman Pakui Sayang menyimpan paradoks: ramai pengunjung tapi minim perhatian.
“Fasilitas permainan anak-anak itu banyak yang rusak,” kata Toto, kakek dua cucu yang kerap mengajak keluarganya ke taman itu saat akhir pekan.
“Toiletnya ada, tapi permainan anak-anak itu yang harus diperbaiki.”
Kebutuhan ruang bermain yang layak menjadi harapan berulang dari warga. Yani, anggota komunitas senam CPI ILT yang tiga kali sepekan berkegiatan di taman ini, menyampaikan hal serupa.
“Kami harap kebersihannya tetap dijaga, toiletnya juga. Di sini tempat kami bercengkrama, olahraga, saling akrab,” ujarnya.
Sementara itu, mahasiswa bernama Ical menjadikan taman ini sebagai lokasi utama menurunkan berat badan.
“Saya bisa datang empat kali seminggu. Karena banyak pohon, cocok untuk latihan. Tapi soal fasilitas memang perlu pembenahan. Terutama toilet dan area olahraga,” tuturnya.
Ia juga membawa komunitas pencak silatnya berlatih di taman ini karena dianggap sebagai ruang publik yang paling mendukung.
Taman Macan: Sepi di Tengah Rindangnya Pohon
Jika Taman Pakui Sayang menghadirkan riuh kecil aktivitas warga, lain halnya dengan Taman Macan di pusat kota. Terletak di sekitar Jalan Sultan Hasanuddin, taman ini lebih hening, sesekali ramai oleh pejalan kaki atau pesenam.
“Biasanya saya ke sini Rabu dan Kamis sore untuk olahraga,” kata Ibu Endang. Tapi ia mengeluhkan kondisi jalur lari yang mulai pecah-pecah dan toilet yang tidak bisa diakses.
“Toiletnya ada, tapi dikunci. Jalannya juga rusak. Ini pengaruh ke kenyamanan,” ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan sepinya aktivitas malam hari.
“Dulu itu biar malam bagus ji karena masih ada lampunya. Sekarang gelap,” keluh seorang tukang parkir. Kesan nostalgia akan taman yang dulu terang dan hidup kini tinggal cerita.
Suwardi, wiraswasta yang memilih berolahraga di taman ini karena suasananya yang asri, menyebut taman ini ideal untuk beraktivitas fisik. Tapi, lagi-lagi, persoalan fasilitas jadi batu sandungan.
“Toilet terkunci, jalannya berlubang, tidak ada pengembangan lagi,” ujarnya.
“Padahal suasana alami begini cocok sekali untuk interaksi sosial.”
Hal senada diutarakan oleh Anti dan Fitri, dua pengunjung dari Hartaco. Mereka menyebut taman ini sepi, tidak terawat, dan tidak memiliki daya tarik tambahan seperti penjual makanan atau pencahayaan malam.
“Kalau sepi begini, tidak semangat ji duduk lama-lama. Kalau bisa adaki penjual, isi tenaga habis lari,” kata mereka sambil tertawa kecil.
Menjaga Paru-paru Kota
Kritik atas pengelolaan taman kota di Makassar juga datang dari kelompok masyarakat sipil.
Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulawesi Selatan, Slamet Riadi, menyebut keberadaan taman tidak bisa lagi dipandang semata sebagai pelengkap kota.
“Fungsi taman tentu memiliki banyak manfaat, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan,” kata Slamet.
Ia menekankan bahwa taman—atau ruang terbuka hijau (RTH)—sejatinya merupakan ekosistem vital yang menunjang keberlanjutan kota.
Secara sosial, kata Slamet, taman menjadi arena interaksi warga, tempat edukasi dan rekreasi, bahkan mendorong ekonomi kecil melalui kegiatan jualan kaki lima yang terorganisir.
Dari sisi ekologis, taman menjadi kawasan resapan air, penyaring polusi, hingga penyejuk udara perkotaan.
“Pemkot jangan lagi mengorbankan taman atau RTH hanya demi pembangunan. Itu keliru besar,” ujar Slamet.
Ia menyoroti kecenderungan Pemkot Makassar yang, alih-alih memperbanyak RTH, justru kerap mengalihfungsikan lahan terbuka untuk pembangunan fisik. Beberapa taman kecil yang dulu ada di sekitaran pusat kota kini berubah menjadi area parkir atau bahkan gedung semi-permanen.
Walhi Sulsel merekomendasikan tiga hal: pertama, moratorium pengurangan taman atau RTH yang masih tersisa; kedua, integrasi ruang hijau dalam desain kawasan wisata dan edukasi warga; dan ketiga, optimalisasi lahan kosong dan kawasan gedung pemerintah untuk pengembangan taman-taman baru.
“Taman bukan sekadar pohon, tapi ekosistem yang menyatu dengan kebutuhan hidup kota,” katanya.
Sayangnya, hingga kini, pendekatan ekologis dalam pembangunan taman di Makassar masih sporadis. Taman dibangun untuk proyek, bukan untuk sistem.
Dalam beberapa kasus, bahkan taman kota dibentuk di atas lahan sempit bekas sisa proyek drainase atau pinggiran kanal—tanpa rencana jangka panjang untuk perawatan.
Di tengah cuaca Makassar yang makin panas dan padatnya lalu lintas, taman-taman seperti Pakui Sayang dan Macan adalah oase yang tak ternilai.
Bukan hanya bagi pelari, pesenam, atau anak-anak yang berayun di permainan tua, tapi bagi kota yang tengah mencari keseimbangannya sendiri.
Potret Ketimpangan Ruang Publik
Taman di Kota Makassar kerap dibangun tanpa perawatan jangka panjang. Fasilitas yang dibangun pemerintah cenderung menjadi proyek satu kali yang kehilangan napas setelah seremoni peresmian.
Seiring waktu, retakan kecil di jalur lari, toilet yang tak difungsikan, hingga minimnya petugas kebersihan menjadi penyakit umum ruang hijau kota.
Pemerintah Kota Makassar, memang rutin menggelar kegiatan pelestarian taman, namun perbaikan fasilitas dasar masih jauh dari maksimal.
Antara Target dan Realitas
Target 30 persen RTH sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang masih jauh dari jangkauan.
Dengan capaian 11,47 persen di akhir 2024, Makassar masih berada di bawah setengah dari target nasional. Padahal, kota ini terus tumbuh pesat: perumahan baru, gedung tinggi, dan jalan beton terus menelan lahan terbuka.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar Ferdy Mochtar di Makassar, dalam beberapa kesempatan menyebut bahwa pencapaian ini “lebih baik dibanding kota-kota lain”.
Namun perbandingan itu tampak timpang jika melihat realitas lapangan yang dihadapi warga.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Makassar pada 2019, jumlah taman kota yang ada hanya mencapai 37 taman. Sebagian besar di antaranya, tak memiliki fasilitas memadai.
Sementara ruang-ruang privat seperti mal dan kafe makin mendominasi lanskap interaksi publik di kota ini, taman justru terpinggirkan dalam prioritas pembangunan. Padahal, taman adalah tempat bertemunya semua kelas sosial—gratis, merakyat, dan inklusif.
Jika taman adalah paru-paru kota, maka menjaga denyutnya tetap hidup adalah pekerjaan rumah yang tak bisa terus ditunda. (mg1/IN)
