MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan Pemerintah Kota Makassar menggagas program pembinaan bagi mantan narapidana terorisme (napiter) sebagai upaya konkret mencegah penyebaran paham radikalisme di Sulawesi Selatan.
Program ini mencakup pembinaan di bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial dengan melibatkan lintas sektor di lingkungan Pemkot Makassar.
Baca juga: Sidak Layanan Publik di Tamalate, Wali Kota Makassar Soroti Fasilitas dan Kebersihan
Sebanyak 82 orang eks napiter kini menjalani pembinaan yang difasilitasi oleh pemerintah kota, bukan secara langsung oleh Densus 88.
“Mereka binaan pemerintah kota Makassar yang bekerja sama dengan kami. Kami hanya memfasilitasi, termasuk menyekolahkan anak-anak mereka,” ungkap AKP M. Faisal, anggota Satgaswil Densus 88 Sulsel.
Baca juga: Makassar Siapkan Dua Perseroda Baru, Bidik Sektor Pangan dan Infrastruktur
Menurut Faisal, pendekatan komunikasi menjadi kunci dalam deradikalisasi. Ia menilai bahwa selama ini miskomunikasi antara pemerintah dan eks napiter menjadi akar permasalahan.
“Intinya mereka kurang komunikasi dengan pemerintah. Sekarang komunikasi terbangun baik, termasuk silaturahmi setiap enam bulan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang baik membuat para eks napiter mulai menyadari kesalahpahaman yang terjadi.
“Ternyata kita cuma miskomunikasi saja. Mereka menyalahkan pemerintah, kita menyebut mereka radikal. Oleh karena itu kita harus terus mengajak pemerintah untuk aktif berkomunikasi,” ujarnya.
Plh. Kasatgas Densus 88 Wilayah Sulsel, Kompol Soffan Ansyari, menegaskan bahwa pencegahan intoleransi harus menjadi prioritas bersama.
“Wilayah Sulsel tingkat intoleransinya cukup tinggi. Kita lakukan berbagai upaya agar paham intoleran tidak berkembang menjadi radikal dan teroris,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa semua wilayah harus tetap waspada terhadap penyebaran ideologi ekstrem, mengingat sudah pernah terjadi kasus di Gowa yang terpengaruh paham ISIS.
“Kita juga khawatir jika ASN ikut terpapar. Kalau masuk ke pemerintahan, itu sangat berbahaya,” kata Soffan.
Densus 88 dan Pemkot Makassar berencana memperluas kerja sama melalui sosialisasi lintas sektor, termasuk kepada pelajar dan pegawai pemerintahan.
Soffan menyebut pihaknya akan kembali menggelar audiensi dengan Wali Kota dan stakeholder terkait.
“Langkah ini sesuai pesan Pak Wali, lebih baik mencegah daripada mengobati,” ujarnya.
Soffan juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap generasi muda yang rentan terpapar lewat media sosial.
Ia mengimbau agar pendidikan agama diberikan oleh guru yang berpaham moderat.
“Sekarang banyak anak sekolah belajar agama tidak pada tempatnya. Mereka jadi sasaran karena sedang mencari jati diri,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmennya dalam menangkal radikalisme melalui pendekatan kolaboratif.
“Soal isu radikal perlu dicegah. Kita tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Makassar,” ucap Munafri dalam pertemuan tersebut.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot akan mengaktifkan kembali peran Linmas di tingkat kelurahan untuk menyosialisasikan bahaya radikalisme langsung kepada masyarakat.
“Kalau perlu kita lakukan pelatihan khusus. Linmas akan difungsikan sebagai agen sosialisasi,” jelasnya.
Ia juga menyebut pentingnya sinergi antara Pemkot, Satgas, dan masyarakat untuk mengatasi persoalan ini secara menyeluruh.
“Kita melihat ini sebagai permasalahan sosial yang butuh solusi bersama,” tambah Munafri.
Upaya lain yang disiapkan Pemkot adalah pemasangan CCTV dan peningkatan lampu penerangan jalan guna menciptakan lingkungan yang aman.
“Komunikasi nyata dan penguatan pengawasan adalah bagian dari strategi pencegahan radikalisme,” tegas Munafri. (And/IN)
