MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan target 82,9 juta penerima manfaat tercapai pada akhir 2025.
Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan bahwa dua bulan terakhir tahun ini menjadi momentum penting untuk memperkuat capaian dan memperluas akses layanan gizi bagi masyarakat.
Pemerintah, katanya, menyiapkan langkah cepat dengan menambah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru setiap hari.
“Kita bisa menghasilkan SPPG baru sekitar 200 setiap hari, dan itu berpotensi melayani hingga 600 ribu penerima manfaat per hari,” ujar Dadan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari Antaranews.
Arah Kebijakan: Pemerataan Gizi dan Pemberdayaan Pangan Lokal
Program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk memperbaiki status gizi masyarakat sekaligus memperkuat ekosistem pangan lokal. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan intervensi gizi yang berkeadilan, terutama bagi kelompok rentan dan daerah dengan tingkat ketahanan pangan rendah.
Saat ini, BGN telah membentuk 13.514 SPPG yang tersebar di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Jaringan tersebut diperkirakan telah melayani 39,5 juta penerima manfaat dan akan meningkat menjadi 40 juta pada akhir bulan ini.
Dalam laporan kepada Presiden, Dadan menyebutkan bahwa serapan anggaran MBG telah mencapai Rp35,6 triliun atau 50,1 persen dari target tahun berjalan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat tata kelola pelaksanaan di lapangan.
“Pak Presiden tetap mengapresiasi capaian signifikan ini, meskipun target belum sepenuhnya terpenuhi. Jika 75 juta penerima bisa tercapai, itu tetap pencapaian besar,” ujar Dadan.
Menuju Ketahanan Gizi dan Kemandirian Pangan Nasional
Pemerintah berharap, dengan perluasan SPPG dan efisiensi penyerapan anggaran, program MBG tidak hanya memperbaiki pola konsumsi gizi masyarakat, tetapi juga mendorong produksi pangan bergizi dari pelaku lokal.
Langkah ini menjadi bagian dari kebijakan strategis menuju ketahanan gizi dan kemandirian pangan nasional, selaras dengan visi pembangunan manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. (*/IN)