MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat kebijakan berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui program Urban Farming, yang kini menjadi model komunikasi kebijakan lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan perkotaan.
Program yang digagas oleh Dinas Pertanian dan Perikanan (DP2) Makassar ini bukan sekadar kegiatan bercocok tanam di lahan sempit, tetapi bagian dari strategi besar Pemkot untuk membangun ekosistem pangan terpadu menggabungkan pengelolaan sampah organik, pertanian, dan perikanan dalam satu kebijakan berkelanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya sinergi antarorganisasi dan partisipasi publik sebagai inti komunikasi kebijakan.
“Ketahanan pangan kota tidak bisa dicapai hanya oleh satu dinas. Kita butuh kolaborasi seluruh OPD, RT/RW, komunitas, dan pelaku UMKM. Dinas Pertanian tidak bisa berjalan sendiri,” ujarnya saat membuka Urban Farming Fest 2025 di Anjungan Pantai Losari, Senin (3/11/2025).
Menurut Munafri, komunikasi kebijakan harus mampu menjembatani antara visi pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Urban farming menjadi wadah interaksi kebijakan yang nyata, di mana warga tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku utama dalam mengubah pola pikir dan perilaku terhadap pangan dan lingkungan.
Dengan konsep Zero Waste House, Pemkot ingin membangun budaya baru: setiap rumah tangga mengelola sampahnya sendiri, menghasilkan pupuk dan pakan ikan, serta menanam tanaman produktif di pekarangan.
“Kita ingin rumah tangga di Makassar bisa mandiri. Ini bukan sekadar program lingkungan, tapi kebijakan sosial-ekonomi yang menumbuhkan ekonomi rumah tangga,” jelasnya.
Langkah tersebut diiringi kebijakan teknis berupa penguatan sistem Tempat Pengelolaan Sampah Komunal yang kini telah mencapai 153 unit di sejumlah kelurahan. Sampah organik restoran dan pasar diolah menjadi pakan ikan atau unggas, seperti yang telah diterapkan di Kecamatan Panakkukang.
“Sampah organik jangan dibuang, karena bisa jadi sumber pakan bernilai ekonomi,” tambahnya.
Komunikasi Partisipatif dalam Kebijakan Publik
Melalui Urban Farming Fest 2025, Pemkot Makassar mempraktikkan model komunikasi kebijakan partisipatif menghadirkan ruang interaksi antara pemerintah, komunitas tani, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
Kegiatan dua hari itu bukan sekadar pameran pertanian, tetapi wahana edukasi publik untuk menanamkan nilai keberlanjutan dan kemandirian pangan.
“Dengan memanfaatkan lahan sempit, kami ingin membuktikan bahwa Makassar bisa mandiri dan berdaya secara pangan,” ujar Kepala DP2 Makassar, Aulia Arsyad.
Sebanyak 21 stan berpartisipasi dalam festival ini, mulai dari instansi pemerintah, kelompok tani, UMKM olahan hasil pertanian, hingga pelaku maggot dan tanaman hias. Kolaborasi antarinstansi juga diperkuat dengan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan, dan Disdukcapil yang membuka layanan publik langsung di lokasi.
Langkah ini memperlihatkan bagaimana Pemkot Makassar menggunakan pendekatan komunikasi kebijakan yang inklusif, interaktif, dan edukatif — membangun keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan lingkungan dan ekonomi lokal.
Dari Komunikasi Menuju Transformasi
Urban farming di Makassar menjadi contoh konkret bagaimana komunikasi kebijakan publik berperan dalam mengubah perilaku sosial dan memperkuat sistem ekonomi berbasis komunitas. Pesan kebijakan yang disampaikan Wali Kota tak berhenti di forum formal, tetapi diterjemahkan ke dalam aksi kolektif masyarakat.
“Kita ingin membangun ekosistem lingkungan yang memutar sampahnya terkelola, pemberdayaannya dapat, ekonominya tumbuh. Ini model ekonomi rumah tangga berkelanjutan,” tutup Munafri.
Urban Farming Fest 2025 menjadi bukti bahwa komunikasi kebijakan bukan hanya soal menyampaikan informasi, tetapi membangun kesadaran, kemitraan, dan kepercayaan publik menuju Makassar Green City dan Makassar Zero Waste. (*/IN)
