IN, JAKARTA – Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital akan diimplementasikan di 39 daerah pilot project baru setelah di tahap awal telah diterapkan di 21 daerah. Penambahan 39 daerah ini termasuk di empat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Sulsel) antara lain Soppeng, Bantaeng, Palopo dan Gowa.
“Per 4 November 2023, terdapat 115 Kepala Daerah yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan MPP Digital dan dari hasil diidentifikasikan beberapa variabel acuan diantaranya Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), dengan turut mempertimbangkan kesiapan pembangunan MPP fisik, ditetapkan 39 kabupaten dan kota sebagai lokus baru MPP Digital,” ungkap Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad dilansir dari keterangan resmi KemenPAN-RB, Kamis (7/12/2023).
Kementrian Kominfo Siapkan Mesin Ais untuk Monitoring Isu Publik
39 daerah tersebut di antaranya ada di Sulsel seperti Kabupaten Soppeng, Kabupaten Bantaeng, Kota Palopo dan Kabupaten Gowa. Kemudian di provinsi lain seperti Kota Pasuruan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Morowali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pemalang, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Way Kanan, Kota Banjar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Sabang, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Jombang, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.
Kemudian di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Bintan, Kabupaten Ponorogo, Kota Tegal, Kota Sukabumi, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Kabupaten Banggai Laut serta Kabupaten Jembrana.
Untuk diketahui, soft lauching MPP Digital telah dilakukan pada Juni 2023 oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin, dan telah beroperasi di 21 daerah. Penambahan 39 daerah pilot project MPP Digital ini akan menambah jumlah MPP Digital secara nasional menjadi 60 lokus.
“Bapak Menteri PANRB sangat memperhatikan performa implementasi MPP Digital pada masing-masing daerah. Arahan Beliau cukup tegas terutama pada daerah yang tidak aktif, apabila memang tidak berkomitmen untuk memanfaatkan MPP Digital maka akan ditinjau ulang statusnya sebagai lokus MPP Digital,” tegas Yanuar.
Untuk pemerintah daerah yang belum memiliki MPP secara fisik, juga dapat mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan MPP Digital. MPP Digital ini menyediakan fitur utama seperti pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, keterhubungan dengan pengaduan layanan, profil pengguna layanan, serta notifikasi.
Adapun layanan yang disediakan pada tahap awal yaitu 8 layanan bidang administrasi kependudukan, dan 31 layanan bidang perizinan tenaga kesehatan dengan kolaborasi bersama Kementerian Dalam Negeri melalui pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kementerian Kesehatan melalui integrasi SISDMK sehingga ada optimalisasi proses bisnis yang meminimalisir proses unggah data masyarakat.
Saat ini, MPP Digital sudah diterapkan di 21 daerah untuk tahap awal. Antara lain di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Brebes, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotawaringin, Kabupaten Magetan, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tuban, Kota Banda Aceh, Kota Batam, Kota Bukittinggi, Kota Kendari, Kota Magelang, Kota Metro, Kota Mojokerto, Kota Samarinda, Kota Surakarta, Kota Tanjung Pinang dan Kota Yogyakarta.
