MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Makassar I dan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini membahas strategi pengelolaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) guna meningkatkan efektivitas penerimaan daerah.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, memimpin langsung rapat yang berlangsung di ruang kerjanya. Ia menegaskan pentingnya keselarasan langkah antara pemerintah kota dan provinsi dalam optimalisasi sistem pendapatan yang transparan, akuntabel, serta berbasis pelayanan publik.
Menurutnya, sinergi kelembagaan menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah melalui pajak yang dikelola dengan baik.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Kepala UPT Pendapatan Wilayah Makassar I, Yarham, yang menyampaikan bahwa kolaborasi lintas wilayah sangat dibutuhkan untuk mengurai potensi kendala teknis di lapangan. Ia menyoroti perlunya sistem digital terintegrasi agar data penerimaan dan pelaporan pajak dapat diakses lebih cepat dan akurat.
Kebijakan penguatan pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB menjadi bagian dari agenda besar reformasi fiskal daerah. Melalui pendekatan kolaboratif ini, Bapenda Makassar berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan pendapatan daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan kas daerah, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Bapenda Makassar juga terus mendorong penggunaan aplikasi PAKINTA, sebuah inovasi digital yang memungkinkan warga untuk membayar dan melaporkan pajak secara daring. Dengan sistem ini, proses administrasi pajak menjadi lebih efisien, mengurangi potensi keterlambatan, serta memperkuat budaya taat pajak di tengah masyarakat.
Langkah koordinatif ini mencerminkan komitmen Bapenda Makassar dalam menjalankan tata kelola keuangan yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Ke depan, pemerintah kota berencana memperluas kerja sama lintas sektor agar pengelolaan pajak tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi juga pada transparansi, keadilan, dan kesejahteraan warga Makassar. (*/IN)
