MAKASSAR, Inspirasinusantara.id –Toilet umum merupakan fasilitas mendasar dalam tata ruang kota yang mendukung kesehatan, kenyamanan, dan hak akses warga terhadap ruang publik. Minimnya toilet umum yang layak tidak hanya menjadi cerminan buruknya perencanaan kota, tapi juga berdampak langsung pada kelompok rentan seperti perempuan, disabilitas, lansia, dan anak-anak. Kondisi ini yang tercermin di Kota Makassar hingga saat ini, Minggu (18/05/2025).
Berdasarkan pantauan tim peliput InspirasiNusantara.id di Makassar, pencarian toilet umum seringkali berujung pada kekecewaan. Minimnya fasilitas ini di tempat-tempat strategis seperti taman kota, pusat transportasi, dan kawasan wisata menjadi masalah yang luput dari perhatian kebijakan publik, padahal keberadaannya sangat menentukan kualitas kehidupan urban.
Warga mengeluhkan sulitnya mengakses fasilitas sanitasi di ruang publik, terutama di lokasi yang ramai dikunjungi seperti taman dan kawasan wisata.
Pak Ismail, warga Sudiang yang tengah berlibur ke Pantai Losari, mengaku kesulitan mencari toilet.
Baca juga: RTH di Makassar Minim Perhatian Pemerintah, Jauh dari Target Ideal
“Kalau di taman-taman susah, kecewa ji ki. Biasa keluar dulu cari, kadang ke Indomaret,” ujarnya, Minggu, 15 Mei 2025.
Menurut Ismail, fasilitas toilet di kawasan Centre Point of Indonesia (CPI) memang tersedia, tetapi tidak mudah diakses.
“Itu bukan toilet umum kayaknya karena di dalam warung-warung, bukan buat umum,” tambahnya.
Baca juga: Kisah Gelap di Balik Dinding Sekolah Disabilitas Makassar
Ia berharap pemerintah membangun toilet yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat. Hal ini penting agar warga tidak kesulitan saat ingin buang air di ruang publik.
“Kadang juga di sini (Pantai Losari) mau masuk toilet, dimintai uang sama penjaganya,” timpal istri Ismail, menyoroti pungutan liar di fasilitas yang seharusnya gratis.
Toilet Digembok
Ibu Endang, warga Kapoposang Bontoala, mengatakan bahwa toilet di Taman Macan selalu dikunci.
“Kalau di sini selalu digembok,” ujarnya, mengeluhkan sulitnya mengakses toilet saat beraktivitas di taman macan.
Masalah serupa juga dirasakan oleh Ibu Qila warga Jalan Mawas 3 Kel. Mamajang Kec. Mamajang Luar, terutama saat mengikuti Car Free Day (CFD) di Jalan Ratulangi. Ia mengaku kesulitan membawa anak-anak ke toilet umum yang nyaris tidak ada.
“Kalau hari Minggu itu terasa sekali, tidak ada toilet. Di depan kantor TNI dekat RS Pertiwi itu bau sekali, mungkin karena orang pipis sembarangan,” katanya.
Qila menambahkan bahwa tidak adanya toilet umum berdampak pada kesehatan.
“Kalau sering tahan pipis bisa kena ISK, belum lagi bahaya bakteri dari pipis sembarangan,” ujarnya prihatin.
Seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin asal Kelurahan Lette menyebut Taman Macan sebagai salah satu lokasi yang juga tidak memiliki toilet.
Ia mengatakan keterbatasan ini berdampak pada aktivitas harian dan lingkungan.
“Sanitasi yang buruk menimbulkan penyakit. Jamban yang tidak sesuai standar kesehatan jadi tantangan besar di kota ini,” jelasnya.
Mahasiswa itu juga berharap pemerintah lebih konsisten dalam menangani masalah fasilitas publik.
“Jangan hanya bangun tapi pikirkan juga perawatan dan edukasi ke masyarakat,” katanya.
Tata Kelola Bermasalah
Slamet Riyadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI SULSEL menilai keberadaan toilet umum adalah indikator kualitas sanitasi dan perencanaan kota. Ketika fasilitas dasar ini terabaikan, maka dapat disimpulkan tata kelola kota pun bermasalah.
“Kalau toilet umum saja tidak tersedia, berarti kota ini tidak ramah bagi warganya. Itu mencerminkan betapa buruknya perencanaan ruang dan kebijakan tata kota,” jelasnya.
Ia menambahkan, budaya urban yang individualistik menjadi salah satu sebab abainya kebijakan terhadap toilet publik.
Sebagian besar fasilitas hanya tersedia di pusat perbelanjaan, bukan di ruang terbuka publik.
“Pemerintah tidak mengintegrasikan keberadaan toilet dengan aktivitas sosial budaya warga. Padahal harusnya justru di tempat ramai seperti taman dan lokasi wisata yang diprioritaskan,” tambahnya.
Menurutnya, masyarakat juga harus ikut menjaga kebersihan dan fasilitas yang ada. “Pemerintah punya tanggung jawab menyediakan, tapi warga juga punya peran menjaga,” ujarnya.
Solusi konkret yang ditawarkan adalah perencanaan toilet publik berbasis data aktivitas sosial warga.
Pemerintah perlu memetakan titik-titik keramaian seperti di Jalan Boulevard atau lokasi CFD untuk kemudian membangun toilet yang layak.
“Harus berbasis data sosial dan budaya warga. Di mana banyak aktivitas publik, di situ harus ada toilet umum,” tegasnya. (mg1/IN)
