MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Rapat paripurna DPRD Kota Makassar, Selasa (27/5/2025), jadi ajang penting bagi Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham untuk menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas.
Di hadapan para legislator, mereka mendengar langsung rekomendasi dewan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Baca juga: Status PSEL Tak Jelas, Wali Kota Makassar Minta Kepastian Pemerintah Pusat
Ruang sidang paripurna ramai, tapi suasananya tertib. Ketua DPRD Supratman memimpin jalannya rapat. Di seberang meja, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, Hartono, membuka laporan dengan kritik tajam.
Baca juga: Makassar Siapkan Dua Perseroda Baru, Bidik Sektor Pangan dan Infrastruktur
“Banyak kepala OPD tidak hadir saat pembahasan awal,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya kehadiran langsung kepala perangkat daerah, bukan sekadar utusan.
“Harus ada sanksi tegas bagi yang absen,” lanjutnya.
Rekomendasi DPRD tidak hanya berhenti di soal disiplin. Tiga hal pokok disampaikan, antara lain, evaluasi menyeluruh penyusunan LKPJ, peningkatan koordinasi data antar-perangkat, serta larangan rotasi jabatan selama masa penyusunan.
Wali Kota Munafri merespons dengan kalimat diplomatis.
“Kami siap tindak lanjuti semua rekomendasi,” katanya.
Ia menyebut masukan DPRD sebagai landasan penting untuk perbaikan pelayanan.
Kehadiran Munafri dan Aliyah sekaligus jadi simbol harmoni eksekutif-legislatif, sebuah pemandangan langka di kota yang politiknya kerap riuh.
Ketua DPRD menyerahkan dokumen rekomendasi secara resmi. Munafri membalas dengan ucapan singkat.
“Terima kasih atas kemitraan yang konstruktif.”
Meski penuh apresiasi, ada pesan serius dalam rekomendasi dewan. Sistem pelaporan dianggap lemah, validitas data dipertanyakan, dan koordinasi antarlembaga masih bolong.
“Jangan ganti kepala OPD di tengah penyusunan,” kata Hartono.
Ia mengingatkan, rotasi mendadak bisa mengganggu proses administratif dan mengacaukan data.
Visi Makassar yang unggul dan berkelanjutan, kata Munafri, perlu dukungan birokrasi yang solid. Ia menjanjikan penyusunan kebijakan strategis baru yang lebih sinkron dengan catatan dewan. (*)
