TANJUNG SELOR, inspirasinusantara.id – Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Kalimantan Utara, Fauzi, menilai pernyataan Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus terkait langkah hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terhadap salah satu media, menunjukkan sikap yang tidak konsisten.
Menurut Fauzi, Deddy seharusnya memahami konteks pelaporan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltara, yang menilai pemberitaan media tersebut telah melampaui batas kritik dan mengandung unsur provokatif.
“Saya hanya ingin mengingatkan kembali, bahwa beliau juga pernah memilih jalur hukum ketika menghadapi persoalan pribadi di masa lalu. Jadi, kalau sekarang Pemprov Kaltara menempuh langkah hukum untuk menjaga marwah dan ketertiban informasi publik, itu sah-sah saja karena kita negara hukum,” ujar Fauzi dalam keterangannya di Tanjung Selor.
Fauzi menilai langkah Pemprov Kaltara melalui Biro Hukum sudah sesuai prosedur, karena selain dilaporkan ke aparat penegak hukum, juga dilaporkan ke Dewan Pers untuk diuji dari sisi etika jurnalistik.
“Dari aspek kode etik sudah dilaporkan ke Dewan Pers, dan dari aspek hukum ke Polda. Jadi jalur yang diambil masih dalam koridor yang benar,” jelasnya.
Ia menambahkan, laporan yang diajukan Pemprov Kaltara bukan tanpa dasar. Menurutnya, pemberitaan yang diadukan telah beberapa kali diklarifikasi, namun media bersangkutan tetap memuat informasi yang dinilai menyesatkan.
“Pemprov sudah berkali-kali menjelaskan dan mengklarifikasi. Kalau beritanya tetap diulang, bahkan memakai data yang salah, wajar kalau langkah hukum diambil,” ujarnya.
Fauzi juga menekankan bahwa Pemprov Kaltara selama ini terbuka terhadap kritik. Ia menyebut, banyak pihak yang kritis terhadap pemerintah namun tetap mendapat ruang dialog, karena niatnya membangun.
“Kritikus seperti Ketua Komisi Informasi Kaltara saat ini juga dulu sering mengkritik pemerintah, tapi karena niatnya murni untuk perbaikan, justru diapresiasi. Jadi, konteksnya harus dilihat: ini kritik atau ada motif lain,” tambahnya.
Lebih lanjut, Fauzi mengingatkan agar para pihak, termasuk anggota DPR, lebih berhati-hati dalam memberikan pernyataan terkait isu yang belum dipahami secara utuh.
“Seorang wakil rakyat mestinya memahami duduk persoalan sebelum berkomentar. Jangan terburu-buru menilai tanpa tahu konteks dan latar belakangnya,” tutup Fauzi. (*/IN)
