IN, MAKASSAR — Kecamatan Tallo Kota Makassar melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025, di Hotel Mercure, Rabu (31/1/2024). Ada 209 usulan program yang dibahas.
Dari 15 kelurahan yang ada, usulan terbanyak dari Kelurahan Bunga Eja Baru. Rinciannya, 17 usulan dana kelurahan, dan enam usulan untuk dana sektoral.
Selanjutnya Kelurahan Lakkang sebanyak 19 usulan. Terbagi atas 13 dana kelurahan, dan enam usulan dana sektoral.
Posisi ketiga adalah Kelurahan Suangga dengan 18 usulan. Terdiri dari 14 dana kelurahan dan empat dana sektoral.
Jika ditotal, kebutuhan anggaran untuk memenuhi semua usulan tersebut sebanyak Rp14,931 miliar.
Camat Tallo, Ramli Lallo mengatakan dengan arah kebijakan pembangunan, dalam musrenbang tingkat Kecamatan Tallo, pihaknya menekankan untuk memaksimalkan penggunaan dana kelurahan dan dana sektoral.
Dia juga berharap Pemkot Makassar bisa mengakomodir semua usulan yang diajukan mulai dari RT/RW hingga tingkat kelurahan.
“Yang jelas, kami berharap semua usulkan bisa diakomodir karena sudah menjadi kebutuhan masyarakat di tingkat bawah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapoeda) Makassar Andi Zukifli Nanda mengutarakan dengan anggaran yang terbatas, tentunya Pemkot Makassar akan menggunakan skala prioritas untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat.
Rencananya, alokasi anggaran yang akan diberikan ke setiap kelurahan tahun depan sama dengan tahun ini, yakni sebesar Rp1 miliar. Anggaran tersebut akan difokuskan pada beberapa sektor.
Diantaranya Rp500 juta untuk kegiatan sektoral yang melibatkan sejumlah OPD terkait.
Sementara Rp50 juta untuk penanggulangan penyakit TB, dan Rp50 juta untuk penanganan stunting.
“Sisanya Rp400 juta, untuk kebutuhan infrasturktur seperti jalan paving blok, drainase, dan pemberdayaan masyarakat,” kata Zulkufli Nanda.
Kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan Tallo tersebut dibuka oleh Asisten III Andi Irwan Bangsawan.
Irwan mengatakan sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan,
yang menjadi penekanan penggunaan dana kelurahan dan dana sektoral seefisien dan semaksimal mungkin.
Kegiatan baik fisik dan non fisik, dari tingkat RT/RW yang paling mendesak, terutama program prioritas harus menjadi perhatian.
“Itu yang perlu kita tekankan ke bawah,” jelasnya. (*/IN)
