MAKASSAR, inspirasinusantara.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan Gedung DPRD Kota Makassar yang terbakar pada 29 Agustus 2025 akan direkonstruksi total. Langkah ini diambil setelah Dirjen Cipta Karya, Dewi Chomistriana, meninjau langsung kondisi bangunan di Jalan AP Pettarani, Selasa (16/9/2025).
Dalam kunjungannya, Dewi didampingi sejumlah pejabat Kementerian PU. Rombongan diterima langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, Ketua DPRD Supratman, serta Sekwan Andi Rahmat Mappatoba. Hadir pula unsur pimpinan DPRD dan jajaran teknis SKPD, termasuk Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Penataan Ruang, dan camat setempat.
Dewi menjelaskan, hasil kajian awal menunjukkan dua masa bangunan terdampak. Gedung utama yang dibangun pada 1986 mengalami kerusakan berat, sementara bangunan tambahan tahun 2024 hanya mengalami kerusakan ringan.
“Kami berkesimpulan bangunan ini mengalami kerusakan berat. Secara struktur mungkin sebagian masih bisa dimanfaatkan, tetapi dari sisi non-struktur sudah masuk kategori berat,” jelasnya.
Menurut Dewi, perbedaan standar teknis bangunan tahun 1980-an dengan saat ini menjadi alasan kuat dilakukannya rekonstruksi penuh.
“Untuk gedung utama yang dibangun tahun 1986, kami akan mengusulkan rekonstruksi penuh atau pembangunan baru sesuai usulan Pak Wali,” ujarnya.
“Sementara gedung tambahan yang dibangun tahun 2024 kondisinya relatif baik dan hanya mengalami kerusakan ringan, sehingga masih bisa dimanfaatkan setelah rehabilitasi,” tambahnya.
Ia menegaskan, rekonstruksi hanya dapat dilakukan setelah proses administrasi, termasuk penghapusan aset lama, diselesaikan. Mengenai anggaran, perhitungan awal rehabilitasi seluruh bangunan diperkirakan Rp50–55 miliar.
Namun, dengan opsi pembangunan ulang, angka tersebut akan berubah. Pemerintah Kota sendiri telah mengajukan proposal Rp375 miliar untuk pembangunan gedung baru setinggi 10 lantai.
“Dari hitungan awal kami, seluruh masa bangunan diperkirakan sekitar Rp50–55 miliar. Tetapi setelah peninjauan, arah pembangunannya tampak menuju rekonstruksi. Artinya, kami harus berhitung ulang,” terang Dewi.
“Jumlah lantai akan dibicarakan bersama Pemkot dan DPRD karena kebutuhan ruang saat ini tentu bertambah dibanding desain awal tahun 80-an,” sambungnya.
Untuk bangunan tahun 2024, Dewi menargetkan rehabilitasi selesai pada Desember 2025 agar dapat difungsikan awal 2026.
“Gedung tahun 2024 tidak terdampak berat, jadi cukup renovasi ringan. Untuk gedung lama, pasti desain ulang dan pembangunan baru,” tegasnya.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memastikan pemerintah pusat menunjukkan komitmen membantu percepatan pemulihan pascakebakaran.
“Kami melihat pemerintah hadir menyelesaikan persoalan, khususnya yang ada di daerah akibat tragedi 29 Agustus. Kami sudah berkomunikasi dengan Ibu Dirjen (Cipta Karya),” kata Munafri.
“Insya Allah proses perbaikannya bisa berjalan cepat dan gedung ini dapat segera kita pakai kembali sebagai kantor DPRD Kota Makassar,” tambahnya.
Munafri menekankan, pembangunan ulang harus menghadirkan gedung DPRD yang lebih aman, modern, dan sesuai kaidah konstruksi terbaru.
“Mulai dari jalur evakuasi, material yang lebih tahan terhadap kebakaran, hingga skala gempa yang harus disesuaikan. Jalur pemadam kebakaran dan evakuasi juga harus kita maksimalkan,” jelasnya.
Menurutnya, perbaikan tidak sekadar memulihkan fungsi, tetapi juga memastikan gedung DPRD menjadi bangunan publik yang representatif dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
“Kami ingin memastikan gedung baru ini tidak hanya menggantikan bangunan lama, tetapi juga memberi rasa aman, nyaman, dan siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang,” tutup Munafri. (*/IN)
