MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan Stasiun National Maritime Security System (NMSS) oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI).
Pembangunan stasiun ini merupakan bagian dari penguatan sistem keamanan laut nasional di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan kerja tim Bakamla RI yang dipimpin Direktur Data dan Informasi, Laksamana Pertama Sigit Winarko, S.T., CHRMP, ke Balai Kota Makassar, Jumat (18/7/2025).
“Tujuan utama kami adalah membangun stasiun untuk pengamanan dan keselamatan maritim laut di Makassar,” ungkap Sigit.
Ia menjelaskan bahwa rencana pembangunan NMSS di Makassar telah dirancang sejak 2020 dan menjadi agenda strategis nasional. Stasiun ini akan dilengkapi teknologi canggih seperti radar, kamera jarak jauh (long-range camera), crystal eyes, dan sensor lainnya untuk mendeteksi serta memberikan peringatan dini terhadap potensi gangguan di perairan ALKI II.
“Makassar sebagai wilayah ALKI II sangat penting untuk diawasi guna mencegah penyelundupan, kecelakaan laut, dan pelanggaran lainnya,” tambahnya.
Bakamla telah menjalin kerja sama peminjaman lahan sejak 2022 dan kini memasuki tahap persiapan pembangunan. Pihaknya berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kota Makassar.
“Untuk itu, kami butuh dukungan dari Pemerintah Kota Makassar sangat diperlukan,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik rencana pembangunan tersebut. Ia menekankan pentingnya koordinasi dan kajian yang matang agar proyek ini selaras dengan program strategis Pemkot Makassar, khususnya di kawasan Untia.
“Kami tentu sangat mendukung program ini karena menyangkut keselamatan dan keamanan wilayah laut kita. Apalagi Makassar merupakan pintu gerbang Indonesia bagian timur yang sangat strategis,” ujar Munafri.
Baca juga : Jumat Bersih Kanal Jongaya, Munafri Gerakkan Makassar Bebas Banjir
Ia juga menegaskan komitmen Pemkot dalam memperkuat tata kelola aset daerah sebagai fondasi penting dalam mendukung proyek-proyek pembangunan ke depan.
“Kami sangat konsen soal pengelolaan aset, karena ke depan setiap pembangunan harus berpijak pada aturan yang kuat. Ini menyangkut keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pengembangan kota,” tegas Munafri.
Menurutnya, kawasan Untia sedang dipersiapkan sebagai pusat pembangunan strategis, sehingga setiap rencana harus dikaji secara komprehensif dan terintegrasi.
“Di Untia, kita tengah mendorong pembangunan yang lebih dalam dan jangka panjang. Maka penting bagi semua pihak untuk duduk bersama, mengkaji setiap aspek secara menyeluruh,” ujarnya.
Appi—sapaan akrab Wali Kota—juga menekankan perlunya komunikasi terbuka dan intensif antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta mitra strategis dalam penggunaan aset daerah.
“Kita butuh komunikasi yang terbuka dan intens agar setiap rencana berjalan dengan saling memahami dan saling mendukung. Solusi akan lebih mudah dicapai jika prosesnya dilalui dengan koordinasi yang baik,” pungkasnya. (*/IN)
