MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan keseriusannya dalam menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan terintegrasi. Komitmen ini kembali mendapat pengakuan nasional lewat keikutsertaan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+) dalam ajang Top Digital Awards 2025, penghargaan bergengsi bagi inovasi pemerintahan digital di Indonesia.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Dr. Muhammad Roem memaparkan kebijakan transformasi digital Pemkot Makassar di hadapan dewan juri nasional yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works, Senin (3/11/2025).
Dalam presentasinya, Munafri menjelaskan bahwa LONTARA+ merupakan kebijakan strategis berbasis integrasi digital, yang menyatukan lebih dari 358 aplikasi layanan publik dari seluruh perangkat daerah menjadi satu sistem terpadu.
“Kami membangun satu platform yang mampu mengonsolidasikan seluruh layanan digital pemerintah dalam satu genggaman. LONTARA+ bukan sekadar aplikasi, melainkan arsitektur pemerintahan digital yang berorientasi pada efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” ujar Munafri.
Nama LONTARA+ diambil dari aksara kuno Makassar yang telah digunakan sejak abad ke-16. Penggunaan nama ini mencerminkan semangat pelestarian identitas lokal dalam konteks modernisasi pemerintahan.
“Lontara adalah simbol pengetahuan dan keterbukaan. Kami ingin semangat itu hidup dalam setiap layanan publik Makassar,” tambahnya.
Kebijakan Digital yang Terukur dan Berdampak
Sejak diluncurkan pada Juli 2025, LONTARA+ versi 2.0 telah mencatat 820 aduan warga, dengan 746 di antaranya telah diselesaikan, 71 masih berproses, dan 3 dalam tahap evaluasi. Data ini menjadi indikator keberhasilan Pemkot dalam mewujudkan prinsip governance based on data and citizen feedback.
Menurut Munafri, kebijakan digital Makassar menempatkan partisipasi warga sebagai inti tata kelola. Fitur utama aduan masyarakat menjadi kanal interaktif antara warga dan pemerintah, memastikan setiap keluhan ditindaklanjuti secara cepat dan transparan.
“Sebelum ada sistem ini, kami tidak bisa mengukur dengan akurat tingkat penanganan aduan publik. Kini, setiap proses dapat dilacak secara terbuka, dan itu menjadi bukti nyata hadirnya pemerintahan yang responsif,” jelasnya.
Arah Pengembangan dan Reformasi Birokrasi Digital
Pengembangan LONTARA+ akan terus dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan. Layanan yang saat ini mencakup kependudukan, perizinan, infrastruktur, pendidikan, bantuan sosial, dan informasi publik, akan diperluas ke sektor pariwisata, kesehatan, kebencanaan, dan transportasi.
Melalui super apps ini, Pemkot menargetkan terwujudnya Smart City yang inklusif dengan tata kelola digital yang mampu menghubungkan semua lapisan masyarakat dalam satu ekosistem pelayanan publik.
“LONTARA+ menjadi fondasi digital bagi pemerintahan yang bersih dan efisien, sekaligus langkah preventif terhadap praktik korupsi atau kebijakan yang tidak akuntabel,” tegas Munafri.
Sebelum Top Digital Awards 2025, inovasi LONTARA+ juga telah mendapat apresiasi di CNN Indonesia Award 2025 sebagai salah satu inisiatif pemerintahan daerah paling inovatif.
Ajang Top Digital Awards sendiri menjadi wadah pembelajaran dan kolaborasi nasional bagi pemerintah, lembaga, dan korporasi dalam memperkuat transformasi digital.
Kegiatan ini diikuti oleh ratusan instansi dan dinilai langsung oleh para pakar dari Dewan TIK Nasional, Aptikom, Aspekindo, dan perguruan tinggi ternama.Kebijakan digital Kota Makassar melalui LONTARA+ tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi pada transformasi tata kelola dan budaya birokrasi.
Melalui sistem yang terbuka, terukur, dan kolaboratif, Pemkot Makassar menunjukkan paradigma baru pemerintahan: dari birokrasi administratif menjadi birokrasi adaptif dan partisipatif. (*/IN)
