MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi perkotaan menjadi tantangan struktural bagi Makassar sebagai kota besar dengan keterbatasan lahan pertanian dan ketergantungan tinggi pada daerah penyangga. Dalam konteks tersebut, kebijakan pangan dan penguatan UMKM membutuhkan dukungan pengetahuan dan inovasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi berbasis riset dan keilmuan.
Hal tersebut menjadi perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Bagi pria yang akrab disapa Appi itu menyatakan bahwa pihaknya menempatkan perguruan tinggi sebagai bagian penting dari arsitektur kebijakan tersebut. Hal itu disampaikan saat menghadiri pengukuhan tiga guru besar Universitas Bosowa di Balai Sidang 45 Universitas Bosowa, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu, 7 Januari 2026.
Munafri menyatakan, Pemerintah Kota Makassar tidak dapat merespons tantangan pembangunan perkotaan secara mandiri. Menurutnya, isu ketersediaan pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, hingga keberlanjutan UMKM memerlukan kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah dan kalangan akademisi.
“Pemerintah Kota Makassar tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan perguruan tinggi dan akademisi diperlukan agar kebijakan yang diambil memiliki dasar keilmuan dan berkelanjutan,” ujar Munafri.
Tiga guru besar yang dikukuhkan dinilai memiliki keilmuan yang relevan dengan agenda pembangunan Makassar. Prof. Ir. Andi Tenri Fitriyah, M.Si., Ph.D., yang dikukuhkan sebagai profesor bidang ekonomi pertanian, memiliki kepakaran pada ketahanan pangan dan pola konsumsi pangan alternatif. Keilmuan ini berkaitan langsung dengan upaya memperkuat sistem pangan perkotaan dan pemanfaatan pangan lokal di tengah keterbatasan lahan.
Sementara itu, Prof. Dr. Chahyono, S.E., M.Si., profesor bidang manajemen dengan kepakaran inovasi dan keberlanjutan usaha, dipandang memiliki kontribusi strategis dalam memperbaiki tata kelola UMKM. Menurut Munafri, penguatan UMKM tidak hanya bergantung pada modal, tetapi juga pada manajemen usaha yang adaptif terhadap pasar.
Adapun Prof. Ir. Baharuddin, M.Si., Ph.D., profesor bidang sosial ekonomi pertanian, memiliki keahlian pada tata kelola pembangunan pertanian berkelanjutan. Perspektif ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan pertanian tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial.
Munafri menegaskan, pengukuhan guru besar bukan sekadar capaian akademik individual, melainkan momentum untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan daerah. Ia menyebut seluruh bidang keilmuan yang dikukuhkan memiliki keterkaitan langsung dengan program strategis Pemerintah Kota Makassar.
Sebagai kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan. Munafri menjelaskan, ketergantungan pada pasokan dari daerah lain membuat kota rentan terhadap gangguan distribusi, sehingga diperlukan inovasi seperti pertanian perkotaan dan pemanfaatan teknologi.
“Kita membutuhkan alternatif dan inovasi agar pasokan pangan tetap terjaga, meskipun lahan pertanian di Makassar terbatas,” katanya.
Ia juga menyoroti kondisi UMKM di Makassar, di mana sekitar 60 persen masih berada dalam kondisi rentan. Menurut Munafri, keberlanjutan UMKM menjadi kunci stabilitas ekonomi kota, sehingga pemerintah membutuhkan dukungan akademisi untuk pendampingan dan perumusan strategi agar UMKM dapat naik kelas, termasuk menembus pasar ekspor.
Selain itu, Munafri menekankan pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pembangunan pertanian, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia menyebut pemanfaatan teknologi, termasuk Internet of Things, sebagai peluang untuk mengembangkan pertanian perkotaan yang lebih efisien.
Bagi Pemerintah Kota Makassar, kolaborasi dengan perguruan tinggi diposisikan sebagai kemitraan jangka panjang dalam merumuskan kebijakan berbasis data dan riset. Ke depan, tantangannya terletak pada bagaimana hasil-hasil akademik tersebut dapat dihilirkan menjadi program konkret yang berdampak langsung pada ketahanan pangan, penguatan UMKM, dan kesejahteraan warga Makassar. (*/IN)
