ACEH, inspirasinusantara.id — Bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga menguji kapasitas pemulihan daerah terdampak. Dalam situasi seperti ini, kehadiran bantuan lintas daerah menjadi faktor penting agar proses pemulihan tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya lokal yang terbatas.
Hal tersebut ditunjukan Pemerintah Kota Makassar menyalurkan bantuan kemanusiaan ke tiga provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—pada awal Januari 2026. Penyaluran bantuan tersebut dipimpin langsung Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan disalurkan melalui pemerintah daerah setempat agar distribusi dapat langsung menyesuaikan kebutuhan lapangan.
Penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap. Di Provinsi Aceh, bantuan diterima Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, pada Senin, 5 Januari 2026. Sehari kemudian, Selasa, 6 Januari 2026, bantuan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan diterima Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Surya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham lebih dahulu menyalurkan bantuan ke Provinsi Sumatera Barat.
Munafri Arifuddin menjelaskan, bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab sosial antardaerah dalam merespons bencana berskala luas. Menurutnya, solidaritas antarpemerintah daerah berperan penting untuk memperkuat fase awal pemulihan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Bantuan sudah kami serahkan kepada pemerintah daerah setempat agar bisa langsung menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Munafri.
Ia menyebutkan, total bantuan yang disalurkan Pemerintah Kota Makassar bernilai ratusan juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat terdampak sekaligus mendukung percepatan pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana.
Munafri menegaskan, misi kemanusiaan ini tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola kolaborasi antarpemerintah daerah dalam menghadapi situasi darurat. Koordinasi lintas wilayah dinilai penting agar penanganan bencana tidak berjalan terpisah-pisah dan dapat lebih efektif.
Penyaluran bantuan melalui pemerintah provinsi di masing-masing wilayah juga dimaksudkan untuk memastikan distribusi berjalan selaras dengan kebijakan penanganan bencana setempat. Pola ini memperkuat peran pemerintah daerah sebagai simpul utama dalam koordinasi bantuan kemanusiaan.
Bagi Pemkot Makassar, keterlibatan dalam misi kemanusiaan lintas daerah ini menegaskan bahwa peran pemerintah kota tidak berhenti pada pengelolaan urusan lokal. Di tengah krisis, Makassar menempatkan diri sebagai bagian dari jejaring solidaritas nasional, dengan tantangan ke depan bagaimana kolaborasi semacam ini dapat terus berlanjut, tidak hanya saat bencana, tetapi juga dalam pemulihan jangka panjang dan pengurangan risiko bencana. (*/IN)
