MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Pemerintah Kota Makassar menargetkan penambahan 45 ribu peserta baru program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) pada tahun 2025.
Target ini merupakan bagian dari upaya mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ) sebesar 62 persen.
Baca juga: Pemkot Makassar Siapkan Rp7 Miliar Lewat Skema BPJS Ketenagakerjaan
Langkah ini diperkuat lewat kolaborasi antara Pemkot Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk komitmen melindungi pekerja sektor formal maupun informal.
Program tersebut menyasar RT/RW, tenaga honorer, kader posyandu, hingga pekerja keagamaan yang aktif di lingkungan masyarakat.
Baca juga: Nelayan di Kepulauan Spermonde Kian Rentan Hadapi Iklim
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, I Nyoman Hary Sujana, menyebutkan bahwa saat ini cakupan kepesertaan di Kota Makassar telah mencapai 51 persen. Masih terdapat gap sekitar 45 ribu pekerja yang belum terlindungi dan menjadi fokus utama perlindungan tahun ini.
“Makassar ini progresnya luar biasa sejak tahun lalu. Saat ini capaian UCJ sudah di angka 51 persen. Tahun ini targetnya naik jadi 62 persen,” ujarnya usai audiensi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Balai Kota, Senin (16/6/2025).
Ia menambahkan, perluasan perlindungan ini sangat penting karena manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama kelompok pekerja rentan.
Dalam kasus kecelakaan kerja, peserta akan mendapat pengobatan tanpa batas biaya dan santunan kematian yang layak.
“Kalau meninggal karena kecelakaan kerja, bukan hanya santunan yang besar, tapi juga beasiswa untuk dua orang anaknya sampai kuliah.
Sedangkan untuk kematian biasa, santunan sebesar Rp42 juta,” terang Hary.
Dari data sementara, tercatat sekitar 100 pekerja dari 35.422 peserta yang sebelumnya didaftarkan meninggal dunia karena sebab alami.
Total santunan sebesar Rp4,2 miliar direncanakan akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Makassar kepada ahli waris.
“Ini sedang kami siapkan. Insyaallah nanti akan diserahkan langsung oleh Pak Wali. Ini bukti nyata pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan,” lanjutnya.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Nielma Palamba, menambahkan bahwa program ini telah dijalankan secara konsisten sejak 2017 berdasarkan Instruksi Presiden.
Perlindungan juga telah mencakup semua segmen pekerja non-ASN di Kota Makassar.
“Semua segmen sudah kita lindungi. ASN, RT/RW, kader posyandu, petugas keagamaan, kampung KB, bahkan sampai kelompok miskin ekstrem,” jelasnya.
Total peserta aktif yang sudah terlindungi hingga kini berjumlah 236.791 orang se-Kota Makassar. Jumlah ini termasuk 11.000 non-ASN Pemkot Makassar, 6.004 orang RT/RW, dan ribuan pekerja informal lainnya.
Untuk RT/RW yang baru akan dipilih tahun ini, Pemkot telah menyiapkan anggaran perlindungan sosial agar peserta baru langsung terdaftar. Data akan diperbarui sesuai hasil pemilihan RT/RW tahun 2025.
“Kalau RT/RW sudah terpilih (tahun ini), tinggal kita update datanya. Yang lama keluar, yang baru langsung masuk sistem. Karena dananya sudah tersedia,” ungkap Nielma.
Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya membangun kota yang inklusif dan sejahtera melalui perlindungan sosial yang menyeluruh bagi seluruh lapisan pekerja. (Andi/IN)
