IN, JAKARTA – Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Muhyiddin, berperan sebagai narasumber dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tahun 2024 yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Senin (11/11/2024).
Muhyiddin menjadi salah satu dari empat Kepala Dinas Pendidikan yang diundang, bersama perwakilan dari Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Riau, dan Kota Tangerang Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Muhyiddin menguraikan keberhasilan Kota Makassar dalam mengelola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang selama ini berjalan lancar berkat perencanaan matang dan koordinasi intensif. “Kami di Makassar bekerja sama erat dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan kelancaran proses pendaftaran siswa,” ujarnya.
Muhyiddin juga menegaskan komitmen Kota Makassar dalam mendukung pendidikan inklusif guna memberikan akses pendidikan setara bagi anak-anak penyandang disabilitas. “Kami telah memetakan siswa berkebutuhan khusus di seluruh jenjang pendidikan, mulai TK hingga SMP, sehingga setiap anak memiliki akses belajar yang sama,” tambahnya.
Selain pendidikan inklusif, Muhyiddin menjelaskan bahwa Disdik Makassar telah mengembangkan program ekstrakurikuler yang bertujuan membentuk karakter siswa. “Kami mengadakan berbagai kegiatan, termasuk festival pendidikan untuk menumbuhkan kreativitas dan minat belajar siswa. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memberikan pengalaman belajar yang komprehensif,” jelasnya.
Muhyiddin juga memaparkan program unggulan Pemkot Makassar dalam pendidikan, yaitu revolusi pendidikan yang terdiri dari 18 poin utama. “Salah satunya adalah program ‘Semua Harus Sekolah’ yang bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan wajib 9 tahun dan menekan angka putus sekolah,” ungkapnya.
Dengan berbagai inovasi ini, Muhyiddin berharap seluruh anak di Makassar bisa mendapatkan hak pendidikan secara merata. “Pendidikan adalah fondasi pembangunan, dan kami ingin memastikan tidak ada anak yang tertinggal,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menekankan pentingnya evaluasi kebijakan pendidikan, khususnya dalam PPDB dan pendidikan inklusif. Ia berharap Rakor ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. “Dengan melibatkan pemerintah daerah, kami ingin memastikan kebijakan pendidikan nasional sesuai dengan kondisi lapangan,” tuturnya.
Rakor ditutup dengan diskusi interaktif antara narasumber dan peserta, yang dihadiri oleh pejabat daerah serta pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai wilayah. (*/IN)
