IN, MAKASSAR — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mencatat realisasi keuangan di semester I 2023 masih sekitar 24,57 persen. Tercatat hanya sekitar Rp1,3 triliun (T) dari pagu Rp5,6 T.
Serapan itu pun dinilai masih belum ideal. Pasalnya belum mencapai standar realisasi 40 persen (%) yang mestinya dicapai.
Data tersebut tercatat berdasarkan rekapitulasi realisasi belanja daerah Kota Makassar triwulan II. Publikasi realisasi tersebut disampaikan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan APBD Kota Makassar di Ruang Sipakatau Lt.2 Balaikota, Selasa (18/07/2023).
Tercatat ada 62 perangkat daerah yang tercatat jadi anggaran Rp5,6 T tersebut. Pengguna anggaran tertinggi antara lain, Dinas Pendidikan dengan pagu Rp1,09 triliun dan Dinas Pekerjaan Umum sekitar Rp999 miliar.
Dinas Pendidikan mencatat realisasi keuangan 35,89 persen (%). Tercatat realisasi keuangan Rp393 miliar dan sisa anggaran Rp702 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh Dakhlan mengatakan idealnya progres serapan anggaran saat ini mestinya sudah mencapai 40 persen.
“Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen,” ujar Dakhlan.
Dari data rekapitulasi tersebut, hanya lima OPD yang mampu menyerap anggaran dengan ideal. Kelima OPD tersebut antara lain, Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi 46,67 persen, Bagian Pemberdayaan Masyarakat (45,19 %), Dinas Perikanan dan Pertanian (43,40%), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (40,55%), dan Dinas Kearsipan (40,22%).
Dakhlan menilai progress serapan anggaran tahun ini hampir menyamai tahun sebelumnya di triwulan yang sama. Minimnya realisasi belanja, kata Dakhlan, karena masih banyak paket pekerjaan yang sedang berproses, misalnya untuk pekerjaan fisik.
Serapan belanjanya baru akan terhitung jika pekerjaan sudah rampung 100 persen.
“Kegiatan fisik kan sekarang sementara jalan, nanti kita lihat di situ (progresnya) di triwulan 3, bulan-bulan Oktober,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar Helmy Budiman mengatakan bahwa semoga dengan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi (Monev) tersebut bisa mendorong progres lebih baik kedepannya.
Dalam monev ini para kepala OPD telah melaporkan alasan minimnya serapan anggaran yang dikelola.
“Ini juga akan menjadi rujukan untuk dilaporkan ke Pak Wali. Nanti akan ditindaklanjuti dengan monev dalam waktu dekat,” bebernya.
Diketahui, pada akhir tahun 2022 lalu, Wali Kota Makassar Danny Pomanto telah mewanti-wanti agar serapan anggaran seluruh OPD bisa memenuhi target. Apalagi pada 2022, Pemkot Makasar menjadi daerah dengan serapan belanja paling rendah se-Indonesia.
“Jadi penyerapan anggaran kita terendah di Indonesia. Ini menjadi catatan bagi Pemkot Makassar untuk lebih baik lagi di tahun depan,” ucap Danny beberapa waktu lalu.
Agar progres kegiatan dan realisasi belanja bisa lebih maksimal tahun 2023, salah satu solusinya dengan cara mempercepat tender proyek yang akan dikerjakan. Danny juga telah mengimbau para OPD yang menangani proyek fisik untuk melakukan tender dini. (fai/IN)
