IN, JAKARTA – Realisasi Belanja Negara Tahun 2023 mencapai Rp3.121,9 triliun melampaui alokasi APBN 2023 (102,0% dari APBN 2023 atau 100,2% dari Perpres 75/2023). Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN 2023 di Jakarta, Selasa (02/01/2024).
“Jumlah ini meningkat 0,8% dari realisasi tahun 2022 yang sebesar Rp3.096,3 triliun. Pertama kali belanja negara tembus Rp3.000 triliun. Tahun 2023 dianggarkan Rp3.061 triliun, kemudian di Perpres dinaikkan menjadi Rp3.117 triliun. Realisasinya di Rp3.121 triliun,” ungkap Sri Mulyani.
Pemda se-Sulsel Kebagian Dana Transfer ke Daerah 2024 Rp 31,8 Triliun
Dari cakupan tersebut, seluruh komponen biaya yang dikeluarkan oleh Negara mencakup realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD). Untuk BPP mencapai Rp2.240,6 triliun (99,7% terhadap APBN 2023 atau 97,3% dari Perpres 75/2023), terkontraksi 1,7% dari realisasi tahun 2022. Hal ini disebabkan menurunnya realisasi belanja non K/L meski belanja K/L tetap terakselerasi tumbuh 6,3%.
“Yang agak turun belanja non K/L ini karena faktor harga komoditas, terutama minyak, yang menyebabkan belanja untuk kompensasi menjadi lebih rendah dari yang dianggarkan. Karena tadi kan kita menyebutkan asumsi harga minyak di APBN awal itu USD90/barel. Ternyata realisasinya hanya di USD78/barel. Kalau dibandingkan tahun lalu, belanja untuk non K/L ini mengalami kontraksi 9%,” jelas Menkeu.
BLT Cair, Begini Cara Mudah Cek Status Penerimaan Bansos
Peningkatan pagu belanja K/L antara lain untuk penebalan bansos, percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, pembangunan IKN, dan persiapan pelaksanaan Pemilu. Sementara belanja non K/L antara lain untuk subsidi dan kompensasi energi.
Di sisi lain, realisasi TKD Tahun 2023 mencapai Rp881,3 triliun atau 108,2% dari Pagu APBN 2023 dan Perpres 75/2023, meningkat sebesar 8,0% dibandingkan pada tahun 2022. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi oleh kinerja pemerintah daerah, peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan pembayaran kurang bayar DBH sampai tahun 2022 dan peningkatan penyaluran Dana Alokasi Khusus.
“Transfer kita ke daerah realisasi sementaranya Rp881 triliun, ini juga tertinggi dalam sejarah transfer kita. Lebih tinggi dari APBN awal yang Rp814 triliun yaitu 108% dari APBN maupun Perpres 75,” pungkas Menkeu.
