MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar mulai menegaskan arah pembangunan jangka menengahnya dengan menempatkan sektor olahraga dan industri event sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi perkotaan. Salah satu proyek yang diproyeksikan menjadi penanda kebijakan tersebut adalah pembangunan stadion sepak bola di kawasan Untia, Kecamatan Biringkanaya, yang ditargetkan mulai dibangun pada 2026.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyatakan bahwa desain dan kesiapan anggaran stadion Untia telah disiapkan, sehingga proyek tersebut masuk dalam daftar prioritas pembangunan tahun depan. Stadion ini dirancang tidak hanya sebagai fasilitas olahraga, tetapi juga sebagai infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi dan promosi kota.
“Tekad kami 2026 pembangunan stadion Untia sudah fix dibangun. Stadion sepak bola itu bukan hanya olahraga. Ujungnya adalah promosi dan pariwisata daerah,” ujar Munafri dalam paparan refleksi akhir tahun Pemerintah Kota Makassar di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Rabu (17/12/2025).
Menurut Munafri, posisi sepak bola di Makassar memiliki makna sosial dan kultural yang kuat. Karena itu, pembangunan stadion dipandang sebagai respons atas kebutuhan warga sekaligus peluang untuk meningkatkan visibilitas kota di tingkat nasional hingga internasional. Ia menilai kehadiran pertandingan berskala besar dapat membawa eksposur media dan arus kunjungan ke Makassar.
“Bayangkan jika setiap pertandingan internasional akan diliput media internasional. Orang akan tahu di mana Makassar, apa yang ada di Makassar, dan bagaimana karakter masyarakatnya,” kata Munafri.
Pembangunan stadion tersebut juga dirancang sejalan dengan kebijakan Pemkot Makassar untuk menjadikan kota ini sebagai “kota event” mulai 2026. Pemerintah menargetkan penyelenggaraan kegiatan berskala besar setiap bulan sepanjang tahun, dengan sasaran minimal 10.000 pengunjung pada setiap event.
Kebijakan ini diarahkan untuk menciptakan efek berganda bagi ekonomi kota, terutama pada sektor perhotelan, UMKM, transportasi, dan ekonomi kreatif. Pemerintah kota memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp5 miliar untuk setiap event bulanan, yang diposisikan sebagai investasi ekonomi, bukan sekadar belanja kegiatan.
“Ini memang bukan angka kecil. Tapi kalau melihat dampaknya, uang yang kita keluarkan menjadi modal. Tinggal dihitung secara akuntansi berapa manfaat ekonomi yang dihasilkan,” ujarnya.
Namun, Munafri menegaskan bahwa strategi event dan pariwisata tidak akan berjalan tanpa kesiapan layanan kota. Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memastikan pelayanan publik yang cepat, ramah, dan responsif, terutama saat kota menerima lonjakan kunjungan.
Dalam konteks yang lebih luas, Munafri menekankan bahwa seluruh program tersebut merupakan bagian dari visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan yang harus menjadi rujukan utama birokrasi. Ia menolak pendekatan pembangunan yang hanya berbasis kegiatan tahunan tanpa arah jangka menengah yang konsisten.
“Visi dan misi ini adalah dasar kita bergerak dalam seluruh proses pembangunan selama lima tahun ke depan. Ini harus menjadi materi tetap di mana pun kita berada,” katanya.
Dari sisi makro, Pemkot Makassar mencatat kinerja ekonomi daerah yang relatif stabil. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Makassar sebesar 5,39 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, inflasi kota berada di angka 2,61 persen, yang dinilai mencerminkan stabilitas harga meski masih memerlukan penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan.
Sebagai pelengkap strategi ekonomi, pemerintah kota juga mendorong pengembangan sumber daya manusia melalui program Makassar Creative Hub (MCH). Program ini disiapkan sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Pada 2026, Pemkot menargetkan penambahan empat ruang kreatif baru yang dapat diakses secara gratis.
“Program MCH ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk upgrading skill dan scaling kemampuan,” ujar Munafri.
Di sisi tata kelola, Munafri mengakui masih adanya tantangan dalam kinerja birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi Makassar saat ini berada di angka 69, sementara harmonisasi kerja antarperangkat daerah dinilai belum optimal. Ia menilai penguatan koordinasi internal menjadi syarat agar kebijakan strategis benar-benar berdampak di lapangan.
“Sepuluh bulan saya mengamati, ritme kerja kita belum sepenuhnya harmonis. Tugas saya memastikan semua itu menjadi satu harmoni,” tegasnya.
Sementara pada sektor pelayanan dasar, Pemkot Makassar menetapkan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas wajib. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak putus sekolah, serta menyiapkan insentif bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah kepulauan.
Munafri menegaskan bahwa seluruh kebijakan tersebut tidak diarahkan pada pencitraan, melainkan pada upaya mengurangi beban hidup warga secara bertahap, sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kita tidak punya kemampuan fiskal untuk sekadar bagi-bagi. Yang kita lakukan adalah menghilangkan beban masyarakat. Itu poin utamanya,” pungkasnya. (*/IN)
