MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Isu keadilan laut dan perlindungan masyarakat pesisir menjadi sorotan WALHI Sulawesi Selatan dalam Konferensi Laut PBB (UNOC) 2025 yang resmi dibuka hari ini, Senin, 9 Juni 2025 di Nice, Perancis.
Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, hadir sebagai salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil dari Indonesia.
Baca juga: Walhi Sulsel Desak Perlindungan Pesisir di Makassar
Konferensi ini mengangkat tema konservasi dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan, serta dihadiri ratusan peserta dari berbagai negara.
Baca juga: Kanal di Makassar Kritis, Walhi Beri Saran Ini untuk Penataan
Mereka terdiri dari diplomat, akademisi, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam forum global tersebut.
Muhammad Al Amin tergabung dalam satu kelompok bersama organisasi dari Belanda, Filipina, dan Maladewa.
Ia membawa suara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dari Indonesia bagian timur, khususnya dari Sulawesi Selatan.
“Saya membawa pesan kuat dari Indonesia, dari timur Indonesia dan dari Sulawesi Selatan tentang keadilan laut dan perlindungan masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil. Ini yang tidak boleh dilupakan PBB, pemerintah, akademisi, apalagi perusahaan,” tegas Amin.
Menurut Amin, konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan memang penting, namun keadilan lingkungan dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus menjadi prioritas.
Ia menyoroti peran perempuan dan pemuda yang sering terabaikan dalam kebijakan kelautan.
“Laut butuh pemulihan, saya setuju. Namun keadilan bagi lingkungan dan masyarakat pesisir, perlindungan bagi penghidupan nelayan dan perempuan pesisir sangat-sangat penting. Ini yang harus kita bahas dan wujudkan,” tambahnya.
Amin dijadwalkan mengikuti seluruh rangkaian UNOC 2025 hingga 13 Juni mendatang.
Pada hari terakhir, ia akan menjadi pembicara dalam sesi yang membahas isu ekstraktivisme, keadilan laut, dan kehidupan masyarakat di pulau-pulau kecil. (Andi/IN)
