Penulis: Kamsah (Jurnalis)
INSPIRASI NUSANTARA — Di negeri ini, nasihat kepada orang miskin kerap datang seperti khotbah dari menara tinggi: terdengar sopan, tapi jauh.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, baru-baru ini memberi imbauan kepada warga agar jangan punya banyak anak jika penghasilan belum stabil.
Saya membayangkan betapa sunyinya kalimat itu jika didengar dari telinga seorang ibu yang setiap hari menjahit harapan di pinggir trotoar. Kalimat itu seperti pintu tertutup yang disampaikan dengan senyum. Sopan. Tertata. Tapi dingin.
Bukankah setiap manusia berhak untuk mencintai dan membangun keluarga—terlepas dari jumlah nol di rekeningnya? Konstitusi pun tak pernah menulis bahwa hak untuk melahirkan anak harus disetujui oleh negara.
Apa yang tersirat dari pernyataan sang wali kota, secara sadar atau tidak, adalah ini: kemiskinan membuat seseorang kurang pantas untuk menjadi orang tua.
Itu bukan sekadar kesalahan berpikir. Itu adalah kekeliruan etis yang mencederai martabat. Sebab dengan logika yang sama, kita bisa berkata: jangan bermimpi tinggi jika engkau hanya lulusan SMP. Jangan berharap dihormati jika bajumu tak bermerk. Jangan hidup terlalu lama jika tidak mampu bayar rumah sakit.
Negara yang ingin menata kelahiran, tapi gagal menata kesejahteraan, adalah negara yang canggung mengakui kegagalannya sendiri.
Sebab kalau kita jujur, kalimat tadi bukan soal kontrol kelahiran. Ia adalah bentuk ketidakmampuan sistem dalam menjawab masalah dasar: pendidikan yang tak merata, layanan kesehatan yang tak menjangkau, dan kebijakan sosial yang tak hadir tepat waktu. Maka, untuk menyelamatkan wibawa birokrasi, yang disalahkan adalah mereka yang paling tak berdaya: si miskin.
Padahal tugas negara bukan melarang mimpi orang miskin untuk memiliki keluarga, melainkan menciptakan ekosistem yang memungkinkan mereka membesarkan anak dengan aman, sehat, dan terdidik. Bukan menuding, tapi mendukung. Bukan mencurigai, tapi memberdayakan.
Tapi memang, jauh lebih mudah mengatur rahim perempuan miskin, daripada mengatur anggaran pendidikan yang bocor. Lebih gampang memberi nasihat reproduksi, daripada membenahi kontrak-kontrak proyek yang menyuburkan ketimpangan.
Retorika seperti ini, dari waktu ke waktu, melahirkan satu hal: stigma. Ia membuat warga melihat keluarga miskin bukan sebagai korban struktur, tapi sebagai biang persoalan. Mereka menjadi “yang lain”—yang terlalu subur, terlalu merepotkan, terlalu banyak makan subsidi.
Maka hubungan antara negara dan rakyatnya pun menjadi relasi yang timpang. Pemerintah menjelma menjadi pengasuh yang murka, bukan pelayan yang rendah hati. Ini bukan sekadar arogansi. Ini adalah bentuk kecil dari populisme otoriter: saat pemerintah bicara seolah peduli, tapi dengan nada menghardik; saat kekuasaan menampilkan wajah sosial, tapi tangan yang tersembunyi menggenggam pemotong hak.
—
Jika benar sang wali kota ingin memutus kemiskinan antargenerasi, mestinya ia mulai dari sini: memastikan setiap anak di Makassar mendapat sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang menyeluruh, dan lingkungan yang aman untuk tumbuh. Mestinya ia bicara soal pekerjaan yang stabil, upah yang manusiawi, dan perumahan yang tak menggusur.
Sebab anak bukan soal jumlah. Ia adalah soal masa depan. Dan masa depan, seyogianya tak ditentukan oleh ukuran dompet orangtuanya—tapi oleh kesediaan negara untuk hadir di tengah mereka yang paling kecil.
Selebihnya, mari kita biarkan keluarga miskin mencintai seperti halnya kita: dengan penuh risiko, tapi juga dengan penuh hak.
Baca Juga: Festival KIM 2024: Kolaborasi Indonesia Hapus Miskin Ekstrem dan Bebas Stunting
—
Michel Foucault, filsuf kelahiran Prancis yang mengulik cara kekuasaan bekerja secara halus dan mengatur tubuh manusia, pernah berkata bahwa penguasa modern tak lagi menindas lewat kekerasan, tapi lewat “biopolitik”—cara halus mengatur hidup dan tubuh rakyat: siapa yang boleh hidup, siapa yang sebaiknya tak dilahirkan terlalu banyak.
Dalam kerangka itu, rahim warga miskin menjadi bagian dari statistik, bukan kehendak. Dan negara, alih-alih hadir sebagai pengaman, berubah menjadi pengendali jumlah dan moralitas.
Maka pernyataan sang wali kota—yang mungkin dimaksudkan sebagai bentuk “nasihat pembangunan”—sebenarnya menyembunyikan keinginan negara untuk mengatur hidup hingga ke ranah terdalam dan paling personal. Seperti kata Foucault: “Di mana ada kekuasaan, di situ ada resistensi.” Dan resistensi itu, kadang, cukup dimulai dengan satu pertanyaan: Apakah negara berhak mengatur cinta orang miskin?
Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, dalam bukunya Development as Freedom, berulang kali menekankan: pembangunan bukan soal membatasi pilihan, tapi memperluas kebebasan. Termasuk kebebasan untuk memiliki anak, untuk hidup layak, dan untuk tidak terus-menerus dicurigai karena miskin. Kemiskinan, bagi Sen, bukan hanya soal uang—tetapi soal ketiadaan kapasitas untuk menjalani kehidupan yang bernilai.
Bagaimana mungkin warga bisa memilih dengan bijak jika negara tak pernah hadir sepenuhnya di sisi mereka?
Dalam konteks ini, kita juga bisa mendengar gema dari Pramoedya Ananta Toer, yang menulis dalam Bumi Manusia: “Seorang terpelajar harus juga belajar berlaku adil sudah sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan. Itulah memang arti terpelajar itu.”
—
Negara yang demokratis tidak boleh membungkam warga miskin dengan alasan efisiensi. Sebab demokrasi bukan hanya tentang suara yang dihitung, tapi juga tentang suara yang didengar—meski suara itu datang dari gang sempit, dari rumah papan, dari ibu-ibu yang tak sempat membeli susu tiap bulan.
Demokrasi sejati justru diuji dari cara negara memperlakukan mereka yang paling rentan.
Pernyataan Wali Kota Makassar telah memberi kita satu titik penting untuk mengingat: bahwa keadilan sosial bukan dibangun dari larangan, melainkan dari keberpihakan.
Dan keberpihakan bukan sekadar slogan dalam baliho. Ia harus hidup di anggaran, di kebijakan, dan di cara seorang pejabat memandang anak miskin—bukan sebagai beban, tapi sebagai harapan yang sedang bertunas. (*)
