MAKASSAR, inspirasinusantara.id — Pemerintah Kota Makassar meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas keberhasilan dalam pelaksanaan Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2024, dengan skor 87 persen. Capaian ini menempatkan Makassar di peringkat ketiga dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, dan mendapat predikat “Terjaga” dari KPK.
Penghargaan diserahkan langsung kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam seremoni di Jakarta, Kamis (15/5/2025). Turut hadir mendampingi, Kepala Inspektorat Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti, Plt Sekda Nielma Palamba, dan Ketua DPRD Makassar, Supratman.
BACA JUGA: Wali Kota Makassar Dorong Dewan Pendidikan Tingkatkan Mutu Pendidikan
Predikat “Terjaga” dari KPK diberikan kepada pemerintah daerah yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Penilaian dilakukan melalui instrumen MCP yang mencakup pengelolaan keuangan daerah, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan internal.
“Tadi, Pemerintah Kota Makassar diapresiasi penghargaan dari KPK RI, sebagai salah satu pemerintah daerah ‘terjaga’, dengan skor 87,” ujar Munafri.
Ia menyebut capaian ini sebagai bukti nyata dari upaya berkelanjutan Pemkot Makassar dalam memperkuat integritas birokrasi dan mengoptimalkan pengawasan internal. “Ini adalah hasil kerja keras seluruh elemen masyarakat dan OPD di pemerintahan, dan bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel,” tambahnya.
Munafri menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari peran kepemimpinan dan manajemen pemerintahan yang profesional. “Jika ada masalah atau kebusukan dalam suatu organisasi pemerintahan, biasanya itu dimulai dari pimpinan. Sebaliknya, jika pemimpin bersih, profesional, dan visioner, maka pemerintahan akan cenderung sehat dan bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga berharap penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Serta menjadi contoh kinerja ke depan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi,” tutup politisi Partai Golkar itu. (*/IN)
