MAKASSAR, Inspirasinusantara.id – Kemacetan lalu lintas yang kian parah di sejumlah ruas jalan utama Kota Makassar dinilai membutuhkan penanganan jangka pendek dan jangka panjang.
Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Iyan Awaluddin, menyebut kemacetan tidak bisa hanya diselesaikan melalui rekayasa lalu lintas, tetapi memerlukan perombakan sistem transportasi secara menyeluruh serta penataan ruang kota yang lebih tegas.
“Solusi jangka panjang adalah penyediaan sistem transportasi massal yang nyaman, terintegrasi, dan berjenjang, khususnya yang dapat menghubungkan pusat kota dengan kawasan permukiman,” kata Iyan, Kamis (15/5/2025).
Baca juga: Macet Tiap Jam Pulang di Makassar? Mari Lihat Akar Masalahnya
Menurut dia, pertumbuhan wilayah Kota Makassar yang tidak terkendali atau urban sprawl menjadi penyebab utama kepadatan arus lalu lintas.
Banyak warga memilih tinggal di kawasan pinggiran seperti Gowa dan Maros karena keterjangkauan harga lahan, namun tetap beraktivitas di pusat kota.
“Untuk mengatasi ini, kita perlu mendorong pembangunan berbasis transit oriented development (TOD), serta membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah satelit dengan kelengkapan fasilitas umum,” ujar Iyan.
Ia menambahkan, apabila aktivitas masyarakat tidak lagi terpusat di pusat kota, maka intensitas perjalanan menuju kota dapat ditekan dan beban lalu lintas pun berkurang.
Baca juga: Banjir Lumpuhkan Kota! Transportasi Macet, Warga Kesulitan Beraktivitas
Adapun dalam jangka pendek, sejumlah langkah teknis dapat segera dilakukan, di antaranya rekayasa lalu lintas melalui sistem satu arah maupun ganjil-genap pada jam-jam tertentu.
Selain itu, penataan parkir di badan jalan (on-street parking) dan pengendalian hambatan samping juga menjadi prioritas.
“Perlu ada penegakan hukum yang tegas, termasuk melalui sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE), agar pengendara lebih disiplin,” ujarnya.
Pemerintah daerah, menurut Iyan, perlu menunjukkan komitmen lebih kuat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan transportasi maupun tata ruang.
Ia menegaskan, selama upaya pengendalian pertumbuhan kota masih lemah, kemacetan akan tetap menjadi masalah struktural yang sulit diselesaikan. (mg1/IN)
