MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Matahari baru condong ke barat saat Siti Saqila memindahkan jemuran ke teras rumahnya di Jalan Mawas 3, hanya sepelemparan batu dari pusat perbelanjaan Mall Ratu Indah, Makassar.
Panas hari itu menusuk kulit, tak seperti biasanya. Anak bungsunya mengeluh perut sakit sejak pagi.
“Kadang panas sekali, tiba-tiba hujan deras,” keluh Siti, yang sehari-hari menjaga rumah dan merawat tiga anaknya.
Lorong sempit itu menjadi saksi perubahan cuaca yang drastis.
Baca juga: Perubahan Iklim Kota Semakin Nyata: Ini 10 Tandanya yang Muncul
“Kadang hujan, tapi tetap panaski. Bahaya sekali itu,” ujarnya.
Ia mengingat satu-satunya kali rumahnya kebanjiran, itu pun saat Makassar nyaris tenggelam karena hujan ekstrem.
Baca juga: Kisah Dg Sese dan Krisis Iklim di Kota Makassar
Untungnya, air sumur rumahnya masih mengalir jernih, belum seperti warga di kompleks sebelah yang mengandalkan bantuan air galon kala musim kemarau—bantuan yang hanya muncul menjelang pemilu.
Data yang Tak Terbantahkan
Keluhan Siti bukan isapan jempol. Laporan Climate Central bertajuk People Exposed to Climate Change: March–May 2024 menempatkan Makassar sebagai kota terpanas di dunia yang terdampak krisis iklim dalam kurun tiga bulan terakhir.
Selama 92 hari, suhu kota ini berada pada level Climate Shift Index (CSI) 3 atau lebih tinggi, dengan anomali suhu sebesar 1,2°C—indikator kuat bahwa panas yang dirasakan warga tak lagi alami, melainkan diperparah krisis iklim global.
Baca juga: Beban Berat Perempuan Makassar saat Musim Kemarau
Jakarta dan Semarang menyusul dalam daftar. Ibukota negara mencatat 77 hari panas ekstrem dengan anomali suhu 0,9°C, sementara Semarang selama 88 hari dan anomali mencapai 1,4°C.
Ketiganya menjadi simbol bagaimana kota-kota besar Indonesia kini rentan, tidak hanya karena posisi geografisnya, tetapi juga karena tata kelola yang amburadul.
“Makassar adalah contoh nyata bagaimana perubahan iklim berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari,” kata Peter Girard, Direktur Komunikasi Climate Central.
Suara dari Mariso
Di kawasan padat penduduk Jalan Rajawali I, Kecamatan Mariso, Maulana Ishak memandang krisis ini dari jendela sempit rumahnya.
Baca juga: Gen Z Terkena Dampak Terberat Krisis Iklim
Mahasiswa pascasarjana Sosiologi Universitas Hasanuddin itu menyebut panas hari-hari terakhir sebagai gejala “sistemik.”
“Ini bukan cuma soal cuaca global. Ini soal ruang hidup yang makin sempit, pengelolaan kota yang berantakan, dan absennya ruang hijau,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa faktor: kepadatan yang tak terkendali, ketimpangan ekonomi yang melebar, hingga polusi yang terus meningkat akibat minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Orang hidup dalam tekanan. Tak heran kalau kekerasan terhadap anak dan perempuan meningkat, kriminalitas makin marak,” kata Maulana.
Menurutnya, pemerintah selama ini hanya sibuk dengan kampanye-kampanye hijau, tanpa menyentuh akar masalah.
“Harusnya mulai dari tata ruang. Redistribusi penduduk. Bangun kampung yang ramah iklim, bukan cuma rumah murah di pinggiran yang tak ada air dan transportasi,” tegasnya.
Tallo dan Harapan yang Membeku
Sementara itu, di Sunu Utara, Kecamatan Tallo, Ibnu Hajar tak berharap muluk. Ia hanya ingin suhu turun sedikit, agar anak-anak tak mudah demam dan batuk setiap pulang sekolah.
“Dulu siang bisa kita kerja. Sekarang, baru keluar sebentar, langsung pusing dan demam,” katanya.
Air bersih masih tersedia di rumahnya, tapi banjir pernah datang ketika hujan deras melanda Makassar.
“Menyulitkan sekali. Tapi tidak adaji bantuan. Kalau ada, paling-paling waktu dekat pemilu,” katanya.
“Kami ini cuma mau hidup tenang. Kalau pemerintah betul-betul peduli lingkungan, itu sudah cukup,” ujarnya pelan.
Ancaman Kesehatan Kota Pesisir
Di balik wajah metropolitan Makassar yang terus bertumbuh, ancaman krisis iklim mengintai dari berbagai penjuru. Kota ini tak hanya diguyur panas menyengat dan hujan yang datang tanpa aba-aba.
Ia juga menyimpan potensi bencana yang terakumulasi dari waktu ke waktu: banjir, kekeringan, abrasi pantai, hingga merebaknya penyakit menular.
“Beberapa jurnal penelitian menunjukkan kota pesisir seperti Makassar mengalami peningkatan suhu rata-rata, anomali pola curah hujan, dan kenaikan permukaan air laut,” kata Irwan Ridwan Rahim, Kepala Laboratorium Riset Sanitasi dan Persampahan di Teknik Lingkungan Unhas.
Meski ia belum merampungkan kajian spesifik tentang iklim Makassar, Irwan mengamini tren global itu turut memukul wajah kota ini.
Peta kerentanan terhadap perubahan iklim bisa ditarik dari garis pantai. Irwan menyebut setidaknya empat kecamatan paling terdampak: Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo, dan Kepulauan Sangkarrang.
Wilayah-wilayah itu tak hanya berhadapan langsung dengan laut, tapi juga menanggung konsekuensi tata kota yang tak lagi berpihak pada daya dukung lingkungan.
“Risiko bencana lebih besar di kawasan ini,” ujarnya.
Namun, upaya adaptasi dan mitigasi belum secepat ancaman yang datang. Irwan menilai lemahnya kapasitas kelembagaan, ego sektoral, serta minimnya koordinasi antar instansi pemerintah menjadi ganjalan besar.
“Kesadaran masyarakat juga masih rendah,” tambahnya.
Ia menyebut kondisi ini sebagai kombinasi buruk dari krisis iklim dan krisis tata kelola.
Di tengah tantangan itu, Irwan melihat secercah harapan dari peran institusi pendidikan.
Akademisi, kata dia, tak cukup hanya menjadi pengamat. Mereka harus hadir di garis depan: melalui riset berbasis data, advokasi kebijakan, dan penguatan kesadaran publik.
“Pendidikan tinggi harus mengambil peran lebih strategis,” katanya.
Untuk lima tahun ke depan, Irwan mengusulkan langkah-langkah konkret: edukasi perubahan iklim kepada warga, peningkatan ketahanan bencana, revitalisasi ruang terbuka hijau, efisiensi energi, mobilitas berkelanjutan, dan pengelolaan air yang lebih baik.
“Ini bukan sekadar program,” ujarnya.
“Tapi strategi menyelamatkan kota dari krisis yang kian dekat.”
Kota Tanpa Naungan
Di balik data dan keluhan warga, Makassar menggambarkan satu hal yang menakutkan: kota ini tumbuh tanpa perlindungan. Tanpa kanopi pohon, tanpa aliran udara, dan tanpa strategi adaptasi yang terstruktur.
Ruang terbuka hijau hanya tersisa 2–3 persen dari luas kota. Sungai-sungai berubah jadi saluran limbah. Gedung tinggi naik di atas bekas rawa dan kampung tua.
Panas kini bukan sekadar cuaca. Ia telah menjadi penanda ketimpangan, kegagapan kebijakan, dan krisis ruang hidup. Kota ini membara, bukan hanya karena matahari—tetapi karena tak ada lagi tempat untuk sejuk pulang. (And/IN)
