JAKARTA, Inspirasinusantara.id — Sebuah rekaman suara yang menyeret nama Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, memicu keretakan komunikasi politik antara relawan Jokowi dan PDI Perjuangan.
Dalam rekaman itu, suara yang diduga Budi menyebut adanya framing kasus judi online yang diarahkan kepada PDI Perjuangan dan Menko Polhukam.
Baca juga: Kejagung Tegaskan Tak Bisa Periksa Budi Arie Terkait Judi Online
Ucapan tersebut berbuntut panjang, mulai dari laporan polisi hingga teguran keras dari Ketua DPP PDIP, Puan Maharani.
Menanggapi kemelut ini, Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik, angkat suara. Ia membela Budi Arie, menyebut rekaman tersebut merupakan komunikasi pribadi yang semestinya tidak dipublikasikan.
Baca juga: OJK Telah Blokir 4.000 Rekening Judi Online Selama 3 Bulan Terakhir
“Komunikasi tersebut merupakan komunikasi off the record. Budi Arie tidak tahu pembicaraan itu direkam,” ujar Freddy.
“Penyebaran rekaman itu melanggar kode etik jurnalistik dan hukum.”
Freddy menegaskan bahwa pernyataan Budi Arie tidak menyasar PDIP sebagai institusi, melainkan individu-individu yang kebetulan bernaung di bawah partai berlambang banteng tersebut.
Ia merujuk pada para terdakwa kasus judi online yang sedang menjalani proses hukum.
Di sisi lain, Freddy juga menjelaskan bahwa percakapan antara Budi Arie dan seorang pemimpin redaksi media online sebenarnya merupakan bentuk klarifikasi.
Menurutnya, Budi hanya ingin meluruskan judul berita yang dianggap tidak akurat karena menyebut dirinya terlibat langsung dalam permintaan pengamanan judi online.
“Tidak ada di dakwaan bahwa Budi Arie menyuruh menerima atau meminta pengamanan. Itu hanya narasi para terdakwa untuk menyeret namanya,” katanya.
Namun, klarifikasi dari kubu Budi Arie tidak sepenuhnya memadamkan bara. Di internal PDIP, kemarahan sudah telanjur membuncah.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menyatakan bahwa seorang pejabat negara harus berhati-hati dalam berbicara dan segera memberikan klarifikasi secara terbuka.
Kasus ini mengungkap dua persoalan besar. Pertama, kerentanan etika komunikasi elite politik, serta mudahnya reputasi institusi politik tercoreng oleh rekaman informal.
Apalagi, dalam atmosfer politik menjelang Pilkada dan konsolidasi pasca-pemilu, isu seperti ini bisa berkembang liar dan dimanfaatkan untuk memperkeruh suasana.
Di titik ini, klarifikasi menjadi tidak cukup. Yang dibutuhkan bukan sekadar pembelaan prosedural soal off the record, melainkan transparansi menyeluruh—termasuk membuka konteks penuh dari percakapan tersebut.
Sebab, di era politik pascarezim Jokowi, publik tak hanya menuntut integritas elite, tapi juga kejelasan siapa yang bermain dalam gelap dan siapa yang sekadar jadi pion dalam permainan judi kekuasaan. (*)
