JAKARTA,inspirasinusantara.id — Pemerintah melanjutkan kerja sama pertukaran mata uang bilateral (bilateral currency swap) dengan sejumlah negara sebagai upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kerja sama ini telah berjalan dan akan terus diperluas ke lebih banyak negara.
Sejumlah negara yang terlibat antara lain Tiongkok, Jepang, Australia, Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan. Ke depan, pemerintah membuka peluang penambahan mitra baru untuk memperkuat jaringan kerja sama keuangan internasional.
Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan likuiditas serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang global tertentu dalam transaksi perdagangan dan investasi. Dengan mekanisme swap, negara dapat menggunakan mata uang masing-masing tanpa harus bergantung pada dolar AS.
Di dalam negeri, pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia masih relatif stabil. Airlangga menyebut pertumbuhan ekonomi tetap kompetitif, dengan capaian kuartal IV sebesar 5,39 persen, termasuk yang tertinggi di antara negara anggota G20, meski masih di bawah India.
Konsumsi domestik masih menjadi penopang utama perekonomian dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal ini menunjukkan aktivitas ekonomi dalam negeri tetap kuat meski menghadapi tekanan eksternal.
Stabilitas nilai tukar rupiah juga dijaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia. Otoritas moneter bersama pemerintah menjalankan kebijakan triple intervention di pasar keuangan, baik melalui pasar spot, domestic non-delivery forward, maupun non-delivery forward.
Selain itu, sejumlah indikator ekonomi lainnya juga dinilai tetap terjaga, mulai dari produksi beras yang mencapai 34,7 juta ton pada 2025 hingga cadangan pangan di Perum Bulog sebesar 4,6 juta ton. Sektor manufaktur pun masih berada dalam fase ekspansi.
Dari sisi fiskal, rasio utang pemerintah dijaga di kisaran 40 persen dengan defisit anggaran tetap di bawah 3 persen. Dengan berbagai indikator tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat mencapai minimal 5,5 persen.
Perluasan kerja sama swap mata uang ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas rupiah sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berubah.(hsn/IN)
