IN, MAKASSAR– Pemerintah Kota Makassar terus berupaya mewujudkan Kota yang Inklusif. Untuk tujuan tersebut, Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) bersama Unit Layanan Disabilitas (ULD) melakukan koordinasi ke Kantor Komisi Nasional Disabilitas (KND) di Jakarta, Senin, (7/8/2023).
ULD diwakili pendamping, Abd Rahman. Rombongan Pemkot Makassar diterima langsung Ketua KND, Dr. Dante Rigmalia. Turut mendampingi anggota Komisioner KND, Jonna Aman Damanik, Fatimah Asri Muthmainnah, dan Dr. Rachmita Maun Harahap.
Dalam sambutannya, Dante memberikan apresiasi atas kehadiran rombongan Pemkot Makassar ke Kantor KND karena akan meringankan beban KND dalam memberikan pendampingan ke daerah. Khususnya Kota Makassar
“Kami apresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar yang telah memberikan penguatan melalui berbagai kebijakan dan pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam seluruh proses pembangunan di Kota Makassar,” ujar Dante.
Sementara Pendamping ULD Ketenagakerjaan Kota Makassar, Abd Rahman dalam penyampaianya memberikan gambaran bentuk kolaborasi Pemkot Makassar bersama organisasi penyandang disabilitas.
“Terutama dalam mengawal kebijakan dan penganggaran yang berpihak kepada penyandang disabilitas di setiap SKPD di Kota Makassar,” jelasnya.
Komisioner KND, Jonna Aman Damanik, mengungkapkan, Kota Inklusif bukan merupakan sebuah tujuan, tapi merupakan sifat sebuah kota. Dalam mencapai hal tersebut dibutukan kebersamaan dan kolaborasi oleh semua pihak untuk berproses bersama.
Dalam pertemuan tersebut seluruh Komisioner KND berpesan bahwa saat ini isu-isu strategis yang menjadi perhatian adalah penguatan regulasi di setiap daerah. Lalu peningkatan akses layanan kepada penyandang disabilitas di semua jenjang layanan.
Lebih dari itu, dibutuhkan sinkronisasi data dari semua pemangku kepentingan yang belum maksimal, pemenuhan hak-hak dasar, dan mengeliminir stigma.
Sebagai pintu gerbang Indonesia timur, diharapkan Pemerintah Kota Makassar melalui komitmen kepemimpinan Wali kota Makassar dapat mengimplementasikan berbagai macam program pembangunan. Tentunya agar dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas, sekaligus menjadi contoh Kota yang Inklusif disabilitas bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia. (*)
