INSPIRASINUSANTARA.ID — Penataan kawasan perkotaan, pengelolaan lingkungan, dan keberlangsungan usaha pedagang kaki lima (PKL) menjadi sejumlah isu penting dalam pembangunan Kota Makassar. Momentum HUT ke-419 Makassar kembali menyoroti perlunya penataan ruang yang berjalan seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menyampaikan apresiasi terhadap pembenahan kebersihan dan penataan kawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka HUT ke-419 Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Senin (9/11/2026).
“Saya memberikan apresiasi kepada Pak Wali Kota atas penataan dan keindahan Kota Makassar. Luar biasa perubahan yang dilakukan, termasuk keberanian untuk bergerak menata kembali PKL,” ujar Andi Sudirman.
Menurutnya, pembenahan sejumlah kawasan mulai mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan pengunjung dari luar daerah. Ia juga menilai komunikasi antara Pemprov Sulsel dan Pemkot Makassar perlu terus diperkuat untuk mendukung pembangunan ibu kota provinsi.
Namun, gubernur mengingatkan bahwa penataan kawasan tidak boleh mengabaikan keberlangsungan ekonomi pedagang. Pemerintah perlu menyiapkan lokasi alternatif bagi PKL yang terdampak pemindahan agar mereka tetap memiliki kesempatan menjalankan usaha.
Penataan PKL Perlu Disertai Solusi Ekonomi
Andi Sudirman menilai penataan kota perlu berjalan bersama pemberdayaan masyarakat. Pedagang yang telah lama mencari nafkah di suatu kawasan membutuhkan kepastian mengenai tempat berjualan setelah penertiban.
“Tentu di sisi lain, bagaimana menempatkan lokasi-lokasi bagi mereka yang sudah dipindahkan atau sudah lama beroperasi di situ, agar ada solusi. Kami juga siap membantu melakukan kolaborasi dengan Kota Makassar,” tegasnya.
Pemprov Sulsel, lanjutnya, siap berkolaborasi dengan Pemkot Makassar untuk mendorong pemberdayaan pedagang, termasuk membuka peluang penyediaan lokasi khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
Persoalan ini menjadi bagian penting dalam kebijakan penataan ruang. Penataan kawasan yang tertib perlu mempertimbangkan fungsi ruang publik sekaligus akses masyarakat terhadap sumber penghidupan.
Dengan demikian, keberhasilan penataan tidak cukup dilihat dari perubahan fisik kawasan. Ketersediaan tempat usaha alternatif dan keberlanjutan pendapatan pedagang juga perlu menjadi perhatian pemerintah.
Pengelolaan Sampah dan Ruang Hijau Jadi Agenda
Selain penataan kawasan, Andi Sudirman menyoroti modernisasi pengelolaan sampah di Makassar. Pemprov Sulsel bersama Pemkot Makassar, katanya, tengah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong sistem persampahan yang lebih modern.
Salah satu agenda yang dibahas ialah Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Program ini diharapkan menjadi bagian dari pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi.
Gubernur juga mengapresiasi pembenahan kawasan Antang dan rencana pengembangannya sebagai hutan kota.
“Kami tadi juga berdiskusi bagaimana kawasan ini bisa didorong menjadi hutan kota. Itu sangat luar biasa,” ungkapnya.
Pengembangan ruang hijau berkaitan dengan kualitas lingkungan perkotaan. Keberadaan vegetasi dapat memberikan keteduhan dan mendukung keseimbangan lingkungan. Namun, realisasinya membutuhkan perencanaan kawasan, kepastian lahan, serta pengelolaan yang berkelanjutan.
Dalam konteks penataan ruang, kebijakan tersebut juga berkaitan dengan fungsi Distaru Makassar sebagai perangkat daerah yang menangani penataan ruang. Meski demikian, bahan kegiatan HUT ini tidak memuat keterangan mengenai program atau keterlibatan langsung Distaru dalam pembenahan yang disampaikan gubernur.
Dukungan Pembangunan Provinsi Disebut Lebih dari Rp700 Miliar
Dalam kesempatan tersebut, Andi Sudirman menyebut dukungan anggaran pembangunan dari Pemprov Sulsel untuk Kota Makassar mencapai lebih dari Rp700 miliar.
Anggaran itu, menurutnya, tersebar pada sejumlah program dan kegiatan, termasuk kawasan Center Point of Indonesia (CPI), kawasan Sudiang, pembangunan jalan, serta bantuan pembangunan rumah ibadah.
“Untuk pembangunan yang masuk di Kota Makassar, ada sekitar Rp700 miliar lebih. Di CPI kurang lebih Rp500 sampai Rp600 miliar, kemudian Sudiang, jalan, beberapa pembangunan bantuan, rumah ibadah, dan masih banyak lagi,” jelasnya.
Angka tersebut merupakan nilai dukungan yang disampaikan gubernur. Rincian alokasi dan realisasi setiap program belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.
Karena itu, informasi mengenai nilai proyek, tahun anggaran, dan progres pelaksanaan masih diperlukan untuk mengukur manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Munafri Sebut Pembangunan Membutuhkan Kolaborasi
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan pembangunan kota tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan pemerintah kota. Ia menyebut dukungan pemerintah provinsi, DPRD, Forkopimda, dunia usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan.
Munafri mengakui masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan untuk mencapai kondisi kota yang diharapkan.
“Perjalanan ini masih sangat panjang untuk mencapai posisi atau kondisi ideal sebuah kota. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Tetapi ini tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Makassar bukan kota yang bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya menyediakan ruang bagi aktivitas masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya bertanggung jawab membangun infrastruktur, tetapi juga perlu membuka kesempatan bagi warga untuk mengembangkan potensi dan menjalankan kegiatan produktif.
“Bagaimana kegiatan warga kota ini bisa terfasilitasi oleh pemerintah. Proses pemberdayaan harus bisa berjalan sehingga aktivitas yang terjadi di Kota Makassar ini merupakan aktivitas yang produktif,” ungkapnya.
Di bidang lingkungan, Munafri menyampaikan bahwa Makassar telah keluar dari status pengawasan dalam evaluasi pengelolaan lingkungan dan kembali diperkenankan mengikuti proses penilaian Adipura.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembenahan kebersihan dan pengelolaan sampah masih menjadi agenda pemerintah kota. Kembali mengikuti proses penilaian juga tidak berarti Makassar telah memperoleh penghargaan Adipura.
Peringatan HUT ke-419 Makassar pun menjadi momentum untuk menegaskan sejumlah pekerjaan pembangunan yang masih perlu dituntaskan. Penataan kawasan, keberlangsungan usaha PKL, pengelolaan sampah, dan pengembangan ruang hijau membutuhkan koordinasi serta pelaksanaan yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. (*/IN)
