INSPIRASINUSANTARA.ID — Pemerintah Kota Makassar mulai membahas penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar menggelar Focus Group Discussion (FGD) pertama untuk menyamakan pemahaman antarinstansi mengenai kebijakan tersebut.
Forum berlangsung di Hotel Best Western Botolempangan, Makassar, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, unsur kecamatan, dan kelurahan.
Sekretaris Distaru Makassar, Andi Zainal Abidin Takko, mengatakan FGD menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan dan penetapan Perkada RTH.
Menurutnya, pemerintah perlu menyamakan persepsi mengenai fungsi, peran, serta tanggung jawab setiap sektor. Kesamaan pemahaman tersebut diperlukan agar pelaksanaan kebijakan RTH dapat berjalan secara terarah dan terintegrasi.
“FGD tersebut juga menjadi wadah komunikasi dan koordinasi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, kecamatan hingga kelurahan, agar implementasi kebijakan RTH dapat berjalan secara terarah dan terintegrasi,” ungkap Andi Zainal.
FGD pertama ini menghadirkan dua narasumber. Mereka adalah Dr. Ing. Ir. Venny Veronica Natalia, ST., MT., dosen sekaligus Kepala Laboratorium Perencanaan Infrastruktur dan Transportasi Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, serta Ahmad Yusran, pemerhati lingkungan Sulawesi Selatan.
RTH Berkaitan dengan Kualitas Lingkungan Kota
Pembahasan RTH tidak hanya menyangkut penataan kawasan. Ruang hijau juga memiliki fungsi ekologis yang berhubungan langsung dengan kondisi lingkungan perkotaan.
Keberadaan vegetasi dan ruang terbuka hijau dapat membantu menyerap karbon, menurunkan suhu lingkungan, serta mendukung pengelolaan air hujan. Fungsi tersebut turut berperan dalam mengurangi risiko genangan dan meningkatkan kualitas lingkungan tempat warga beraktivitas.
Dalam konteks Makassar, kebijakan RTH menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan kawasan perkotaan dan kelestarian lingkungan.
Karena itu, penyusunan Perkada perlu memperjelas pembagian peran antarinstansi, termasuk pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kejelasan tersebut penting agar pengelolaan ruang hijau tidak berhenti pada penyusunan aturan, tetapi memiliki arah pelaksanaan yang dapat dipahami para pihak.
Distaru Makassar berharap FGD pertama menjadi landasan untuk pembahasan berikutnya. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung penetapan dan pengembangan RTH.
Bagi warga, keberadaan RTH berkaitan dengan ketersediaan ruang hijau, kualitas udara, kenyamanan lingkungan, dan daya dukung kota dalam menghadapi persoalan lingkungan. Namun, manfaat tersebut akan bergantung pada kebijakan yang ditetapkan serta pelaksanaan dan pemeliharaan ruang hijau di lapangan.
Dengan demikian, penyusunan Perkada RTH menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan arah pengelolaan ruang hijau di Makassar. Substansi aturan dan pembagian tanggung jawab antarinstansi akan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam proses selanjutnya. (*/IN)
