INSPIRASINUSANTARA.ID — Pemerintah Kota Makassar mulai memperkuat pengendalian pemanfaatan ruang setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memasuki tahun kedua pelaksanaannya.
Melalui Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar, pemerintah menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Kecamatan Rappocini. Kegiatan berlangsung di Mercure Hotel Makassar, Rabu (4/11/2026).
Kepala Distaru Makassar, Muh. Fuad Azis, mengatakan pemerintah kini perlu memberi perhatian lebih besar pada pengawasan pembangunan dan pemanfaatan ruang. Tahap tersebut menjadi penting setelah pemerintah menetapkan kebijakan tata ruang melalui Perda RTRW.
“Saya kira rencana tata ruang wilayah perda nomor 7 sudah ada sehingga ranahnya sekarang adalah pengendalian pemanfaatan ruang dan bangunan, di sini berfungsi kalau di kami ada pengembangan perda,” ungkap Fuad.
Menurutnya, Distaru juga telah melakukan konsultasi publik terkait RTRW melalui Bidang Perencanaan. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses sebelum pemerintah menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Fuad mengapresiasi dukungan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan tata ruang. Ia juga menilai pendampingan dan edukasi dari aparat penegak hukum (APH) dapat membantu meningkatkan pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
Ia berharap sosialisasi tersebut memberi ruang bagi peserta untuk memahami substansi RTRW sekaligus menyampaikan pertanyaan dan masukan.
Rappocini Diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Kota
Dalam sosialisasi tersebut, Tenaga Ahli Penataan Ruang dan GIS Distaru Makassar, Ichsan Caesar Pratama, memaparkan posisi Kecamatan Rappocini dalam rencana tata ruang Kota Makassar.
Rappocini diarahkan sebagai salah satu pusat pelayanan kota dengan fungsi pendidikan dan pelayanan jasa. Arah pengembangan ini menjadi acuan dalam melihat kesesuaian kegiatan pembangunan dengan peruntukan ruang di wilayah tersebut.
Bagi masyarakat dan pelaku usaha, informasi mengenai fungsi kawasan penting sebelum memanfaatkan lahan atau mengembangkan bangunan. Kesesuaian kegiatan dengan rencana tata ruang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pemanfaatan ruang.
Sosialisasi juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Makassar. Materi yang disampaikan membahas Perda RTRW dari perspektif hukum, khususnya untuk mendukung penataan ruang yang tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Melalui kegiatan ini, Distaru Makassar mendorong pemahaman bersama mengenai aturan pemanfaatan ruang. Pengawasan dan pengendalian diharapkan berjalan dengan dukungan masyarakat, pemerintah wilayah, serta pemangku kepentingan lainnya. (*/IN)
