Sulsel  

10 Desa di Sulsel Diverifikasi Jadi Percontohan Antikorupsi

Pemprov Sulsel menguji 18 indikator KPK untuk menilai transparansi anggaran, pengelolaan BUMDes, pelayanan publik, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan desa.

Desa Antikoruspi Sulsel
PENDAMPINGAN. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan verifikasi langsung untuk memeriksa penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

INSPIRANUSANTARA.ID – Transparansi pengelolaan dana desa menjadi salah satu fokus penilaian terhadap 10 desa calon Percontohan Desa Antikorupsi di Sulawesi Selatan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan verifikasi langsung untuk memeriksa penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Verifikasi berlangsung pada 12–16 November 2026. Tim penilai memeriksa dokumen anggaran, pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, hingga keterbukaan penyaluran bantuan sosial.

Penilaian tersebut menggunakan lima komponen utama yang dijabarkan dalam 18 indikator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasil verifikasi menjadi dasar untuk menentukan kelayakan desa sebagai percontohan antikorupsi.

Sebelum menjalani pemeriksaan lapangan, seluruh desa telah mengikuti lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring bersama KPK. Pendampingan tersebut bertujuan membantu pemerintah desa memenuhi indikator penilaian.

Untuk memperluas cakupan pemeriksaan, Pemprov Sulsel membentuk empat kelompok kerja. Tim melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel.

10 Desa di Sulsel Masuk Tahap Verifikasi

Sepuluh desa yang mengikuti verifikasi tersebar di 10 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Desa Mario mewakili Kabupaten Wajo, Desa Temmappaduae dari Kabupaten Maros, Desa Mallari dari Kabupaten Bone, dan Desa Siddo dari Kabupaten Barru.

Selanjutnya, Desa Bonto Jai di Kabupaten Bantaeng, Desa Salohe di Kabupaten Sinjai, Desa Possi Tanah di Kabupaten Bulukumba, Desa Tabarano di Kabupaten Luwu Timur, Desa Baloli di Kabupaten Luwu Utara, serta Desa Topejawa di Kabupaten Takalar.

Dalam sambutan tertulisnya, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, menekankan pentingnya penguatan pengawasan pemerintahan desa.

Sambutan tersebut dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai saat melakukan kunjungan ke desa peserta verifikasi.

Marwan menyebut pemerintah desa memiliki peran strategis karena menjadi ujung tombak pelayanan publik dan pembangunan. Besarnya anggaran yang dikelola desa juga membutuhkan sistem pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Data Korupsi Desa Jadi Perhatian

Marwan turut menyinggung catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020 mengenai kasus korupsi di lingkungan pemerintahan desa.

Dari pemetaan 416 kasus korupsi berdasarkan lembaga, sebanyak 141 kasus terjadi di pemerintahan desa. Sementara itu, pemetaan ICW berdasarkan aktor mencatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi pada tahun yang sama.

Data penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur desa oleh Kejaksaan juga menunjukkan peningkatan. Tercatat 187 perkara pada 2023, kemudian naik menjadi 275 perkara pada 2024, dan mencapai 535 perkara pada 2025.

“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” demikian pesan Marwan dalam sambutannya.

Transparansi APB Desa hingga Penyaluran Bansos Diperiksa

Dalam proses verifikasi, tim penilai menggunakan lima komponen utama sesuai instrumen KPK.

Kelima komponen tersebut mencakup penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Pemeriksaan tidak hanya mengandalkan dokumen fisik dan digital. Tim juga meminta pemaparan kepala desa serta mencocokkan dokumen dengan kondisi faktual di lapangan.

Beberapa aspek yang diperiksa meliputi keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan BUMDes, mekanisme pengaduan masyarakat, serta transparansi penyaluran bantuan sosial.

Tim juga mewawancarai berbagai unsur untuk mengetahui penerapan pengawasan dan keterlibatan masyarakat. Mereka terdiri atas perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat.

Nilai Minimal 90 Menjadi Syarat Kelayakan

Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno.

Penetapan tersebut tetap disertai catatan evaluasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Marwan menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh hasil penilaian. Pemerintah desa juga harus menjaga konsistensi penerapan tata kelola yang berintegritas setelah proses verifikasi selesai.

Kepala desa dan perangkatnya diminta menjadi teladan dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD juga diharapkan mengoptimalkan fungsi pengawasan, sedangkan masyarakat didorong melaporkan indikasi penyimpangan.

“Mari kita bangun desa tidak hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga tempat tumbuhnya nilai kejujuran, integritas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” ajaknya.

Melalui verifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap 10 desa tersebut dapat memenuhi indikator penilaian KPK dan menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, serta berintegritas di Sulawesi Selatan. (*/IN)

Banner Pajak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *