IN, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Enrekang menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah pusat. Hal ini disampaikan Bupati Enrekang, Muh Yusuf Ritangnga saat menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Salah satu kebijakan yang telah diambil adalah penerbitan Surat Keputusan Bupati terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan ini menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan rumah layak huni di wilayah Enrekang.
“Pemerintah daerah siap mendukung penuh program nasional dan segera menyusun konsep untuk merealisasikan program Bapak Presiden,” ujar Yusuf Ritangnga.
Ia menambahkan, ke depan, program ini juga akan diarahkan untuk mendukung penurunan angka stunting, pengurangan kemiskinan, dan penataan permukiman kumuh di wilayah pedesaan. Menurutnya, dukungan lintas sektor sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan ini.
“Maka dibutuhkan kolaborasi antar OPD, pihak swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program tiga juta rumah bagi MBR,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Enrekang didampingi oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Sulviah Dahaling. Rakor ini membahas sinergi lintas daerah dalam mempercepat pembangunan perumahan yang layak, terutama di desa-desa.
Usai rapat, Bupati Yusuf juga bertemu Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah. Dalam pertemuan bersama kepala daerah lainnya, seperti Wali Kota Parepare Tasming Hamid dan Wakil Bupati Sidrap Nurkanaah, Fahri menantang kepala daerah untuk menyusun perencanaan holistik demi mendorong pertumbuhan wilayah.
“Beberapa program prioritas mencakup bidang pangan, energi, dan air,” kata Fahri Hamzah.
Fahri menekankan bahwa pengembangan perumahan dan kawasan permukiman akan menjadi efek domino dari pembangunan wilayah yang terencana. Program Tiga Juta Rumah pun menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah yang masih minim infrastruktur dasar. (*/IN)
