MAKASSAR, Inspirasinusantara.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan akan menertibkan kabel-kabel yang menghambat saluran air sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di Kota Makassar.
Pernyataan ini ia sampaikan saat memimpin kerja bakti lintas instansi di Jalan A.P. Pettarani, Rabu (18/6/2025) sore.
Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU), Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulsel.
Baca juga: Kisah Dg Sese dan Krisis Iklim di Kota Makassar
Pembersihan dilakukan di depan Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk memperlancar aliran drainase.
Menurut Appi—sapaan akrab Munafri—banyak kabel melintang di dalam saluran yang menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air.
Baca juga: Pelajaran Iklim dari Anak-anak yang Memilah Sampah di Makassar
“Selama ini banyak sekali kabel yang melintang di dalam, sehingga menjadi tempat tersangkutnya kotoran-kotoran,” ujarnya.
Appi menilai perlu ada tindakan cepat agar saluran air dapat berfungsi optimal.
“Butuh waktu untuk melakukan itu, tapi tidak ada cara lain selain membersihkan saluran-saluran itu,” tambahnya.
Selain penertiban kabel, Pemkot juga merencanakan penggantian pompa di kawasan Andi Jemaat yang mengarah ke kanal. Kapasitas pompa akan ditingkatkan dari 25 meter kubik menjadi 425 meter kubik agar mampu menampung air lebih maksimal.
Terkait kabel-kabel di dalam saluran, Appi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor untuk mengidentifikasi kepemilikannya.
“Ini kabelnya siapa? Jangan sampai ada kabel yang masih terpasang tapi sudah tidak berfungsi,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan siap memutus kabel-kabel yang tak lagi berguna jika terbukti menghambat aliran air.
“Kalau tidak, kita kasih putus saja. Daripada jadi penyumbat dan tidak menghasilkan apa-apa buat pemerintah kota,” katanya.
Appi juga menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang bersinggungan dengan kewenangan berbagai instansi.
“Kalau cuma dibilang itu bukan kewenangan kita, terus nanti kalau banjir yang kena siapa? Kan tidak dipilih-pilih orang yang mau kena banjir,” ujarnya.
Ia berharap Dinas PU mulai menggunakan mekanisasi untuk meningkatkan efisiensi pembersihan sedimen saluran, sebab kemampuan tenaga manual dinilai terbatas.
Selain itu, Appi juga menegaskan pentingnya pengawasan agar tidak ada lagi bangunan berdiri di atas saluran air.
“Tidak boleh lagi ada bangunan-bangunan di atas jalur pembuangan. Seperti toko-toko yang berdiri di atas got—bagaimana mau dibersihkan?” katanya.
Ia memerintahkan camat dan lurah untuk mensosialisasikan larangan pembangunan di jalur inspeksi kanal kepada warga. Penataan ini diharapkan melibatkan semua elemen masyarakat secara terpadu.
Menurutnya, jika jalur inspeksi kanal bersih dan tertata, bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan publik.
“Bisa jadi alternatif untuk mengurangi kemacetan, bisa dipakai sebagai jogging track, bisa juga untuk pesepeda dan sebagainya,” pungkas Appi. (Andi/IN)
