INSPIRASI NUSANTARA– 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Peringatan ini untuk mengenang momen bersejarah yang terjadi di Indonesia pada 10 November 1945, yaitu pertempuran di Surabaya.
Selain Hari Pahlawan, terdapat peristiwa bersejarah lain yang terjadi pada tanggal 10 November. Apa saja peristiwa tersebut? Berikut penjelasannya.
Dikutip dari Buku Sejarah Indonesia kelas XII Kurikulum 2013, terdapat tiga peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 10 November.
1. Berdirinya Partai Kristen Indonesia – 10 November 1945
Partai Kristen Indonesia (disingkat Parkindo) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pada 10 November 1945. Partai ini dibentuk sebagai wadah politik bagi masyarakat Kristen di Indonesia untuk berperan dalam perjuangan politik setelah proklamasi kemerdekaan.
Selama beroperasi, Parkindo aktif dalam berbagai kegiatan politik, termasuk mendukung gerakan nasionalisme dan pembangunan. Partai ini juga turut serta dalam pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 dan mendapatkan beberapa kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Namun, pada tahun 1973, Parkindo bersama sejumlah partai politik lain yang berbasiskan agama dan golongan akhirnya bergabung ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai bagian dari kebijakan pemerintah Orde Baru untuk menyederhanakan partai politik. Setelah itu, nama Parkindo tidak lagi digunakan secara resmi, dan peran politiknya diserap oleh PDI, yang kemudian berkembang menjadi PDI Perjuangan (PDIP).
Meskipun Parkindo tidak lagi eksis sebagai partai politik independen, perannya dalam sejarah politik Indonesia tetap diakui, terutama sebagai representasi masyarakat Kristen dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan keadilan sosial pasca-kemerdekaan.
2. Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999
Pembubaran Departemen Penerangan dan Sosial diiringi dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut melalui Keputusan Presiden No. 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999. Sedangkan penjelasan mengenai tugas dan fungsi termasuk susunan organisasi dan tata kerja departemen ini tertuang dalam Keputusan Presiden No. 136 tahun 1999 tanggal 10 November 1999.
Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000.
Pembentukan departemen ini memiliki nilai strategis mengingat hingga masa pemerintahan Presiden Habibie, sektor kelautan Indonesia yang menyimpan kekayaan sumber daya alam besar justru belum mendapat perhatian serius dari pemerintah sebelumnya. Selain eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan, berbagai kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan laut meliputi pariwisata, pengangkutan laut, pabrik dan perawatan kapal dan pengembangan budi daya laut melalui pemanfaatan bioteknologi.
3. Amandemen UUD 1945 – 10 November 2001
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, MPR kembali melakukan amendemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amendemen ersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat.
Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilu tahun 2004. Dengan demikian rakyat akan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih calon anggota legislatif, presiden dan kepala daerah secara terpisah.
Hal lain yang dilakukan terkait dengan reformasi di bidang hukum dan pemerintahan adalah pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan antara Presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR, kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penetapan APBN yang diajukan oleh presiden, dan penegasan wewenang BPK.
Itulah tiga peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sejarah di Indonesia.*(fit/in)
