MAKASSAR, inspirasinusantara.id – Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus mengakselerasi reformasi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui digitalisasi menyeluruh dan tata kelola yang transparan.
Langkah strategis ini ditandai dengan penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS di seluruh unit Perusahaan Daerah (Perusda). Sistem ini akan menggantikan transaksi tunai dalam pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan.
“Langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan semangat tata kelola BUMD yang bersih dan profesional,” ujar Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dalam pertemuan bersama Plt direksi BUMD di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/6/2025).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Ricky Satria yang dikenal sebagai salah satu penggagas QRIS. Hadir pula Tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri dan Dara Nasution.
Baca juga : Wali Kota Makassar Dorong Perbaikan Tata Kelola dan Digitalisasi di Perumda
Dari jajaran direksi BUMD, hadir antara lain Hamzah Ahmad (Plt Dirut PDAM), Nanang Sutarjo (Direktur Keuangan PDAM), Adi Rasyid Ali (Plt Dirut Perumda Parkir Makassar Raya), Ali Gauli Arif (Plt Dirut Perumda Pasar Makassar Raya), Aiman (Direktur Keuangan Pasar), Elber Makbul Amin (Plt Dirut Terminal Makassar Metro), dan Amir Hamzah (Direktur Keuangan Terminal).
Wali Kota Makassar, Munafri menegaskan bahwa digitalisasi dan keterbukaan informasi menjadi fondasi utama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah.
“Sehingga pentingnya digitalisasi sistem pembayaran dan peningkatan tata kelola yang transparan dalam setiap aktivitas BUMD di Makassar,” tuturnya.
Politisi Golkar itu menekankan bahwa seluruh transaksi di lingkungan BUMD ke depan akan dilakukan secara digital.
“Sistem digitalisasi dan perangkat jalan, jadi tidak ada lagi pembayaran cash,” tegas Munafri.
Wali Kota Makassar juga memastikan bahwa proses pertukaran informasi di lingkungan Pemkot Makassar akan berjalan secara terbuka dan akuntabel. Komunikasi intensif antara Pemkot dan direksi BUMD juga akan diperkuat.
Selain itu, Munafri mengungkapkan rencana strategis penggabungan beberapa BUMD menjadi dua entitas besar: Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur. Rumah Potong Hewan (RPH) akan difokuskan menjadi bagian dari Perseroda Pangan, sementara terminal akan menjadi basis dari Perseroda Infrastruktur.
Pemkot juga tengah menyiapkan Badan Pembiayaan Nasional (BPN), sebagai mitra transaksi sekaligus solusi untuk mengurangi ketergantungan pegawai terhadap pinjaman online.
“Saya tekankan bahwa fokus utamanya bukan pada keuntungan semata, tetapi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” tandas Wali Kota Makassar itu.
Dalam kesempatan yang sama, Munafri juga menyoroti upaya pembenahan sektor parkir dan optimalisasi potensi pendapatan dari pasar tradisional.
“Kalau parkir, sudah satu saja yang berkuasa. Tidak boleh lagi ada parkir di pasar secara liar,” tegasnya. (*/IN)