IN, TANA TORAJA — Yayasan Eran Sangbure Mayang (YesMa) terus mengawal program-program berbasis inklusif dari berbagai sektor di Tana Toraja.
Sadar pentingnya peranan media, YesMa menggandeng media sebagai mitra dalam programnya.
Untuk penguatan dan evaluasi karya jurnalistik yang diupayakan berspektif gender eqyality, disabilitas, dan sosial inklusi (Getsi), YesMa kembali berdiskusi dengan tim media di Torajan Coffe, Senin (29/07/2024).
Geliat tersebut dilakukan YesMa berdasarkan apa yang telah dilakukan sebelumnya. Seperti berhasik mendesak DPRD Tana Toraja untuk mengesahkan peraturan daerah (Perda) kabupaten inklusif.
Tak hanya dengan pemerintah daerah, YesMa bahkan menyasar institusi pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan penandangan kerjasama antara YesMa dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI) Toraja, pada Sabtu, 20 Juli 2024 di Ruang Pertemuan Rektorat UKI Toraja.
“Pertemuan kita ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kita sebelumnya, berupa penguatan. Bagaimana teman2 media menulis dalam perspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan sosial inklusi (Getsi)” ungkap Lenynda Tondok selaku program officer program Inklusif Bakti di Tana Toraja
Sepanjang diskusi, YesMa dan Tim Media membahas pentingnya peranan masing-masing pihak dalam pengawalan program berbasis inklusif dan isu-isu kekerasan terhadap anak dan perempuan di Tana Toraja, baik dalam lingkup instansi pemerintahan, maupun di kampus, dan sekolah.
“Puji Tuhan hari ini, capaian-capaian yang kita lewati melalui peraturan daerah, bagaimana kita mengintimidasi sehingga bisa menjadi perda. Beberapa waktu yang lalu, kita bahkan sudah menyasar perguruan tinggi. Daerah ini harus menjadi basis kegiatan inklusif dan media harus menjadi pilar utamanya” terang Frederic Sulelisu selaku, ketua forum media inklusif yang juga fasilitator dalam diskusi tersebut.
Lenynda Tondok juga menekankan pentingnya memastikan ketersediaan fasilitas yang ramah disabilitas dan kaum rentan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, keberadaan guru pendamping khusus, juga pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan.
“Kampus-kampus, sekolah-sekolah harus menjadi perhatian krna jangan lupa disini banyak terjadi kekerasan.
Fasilitas-fasilitas umum apakah sudah bisa dijangkau oleh semua,
Di sekolah apakah sudah ada guru pendamping khusus?” Tegas Lenynda
Takkala penting, penyelenggaraan pilkada mendatang juga menjadi pokok pembahasan. Terkait bagaimana mewujudkan penyelenggaraan pilkada yang inklusif, program kegiatan KPU yang mestinya menjangkau semua kelompok, serta penyediaann fasilitas yang memadai untuk kaum disabilitas dan kaum rentan lainnya.
“Sebaiknya teman, pilkada juga berbasis inklusif. Teman-teman di KPU juga harus melaksanakan kegiatan yang bisa menjangkau kelompok-kelompok rentan, kelompok disabilitas, apakah mereka sudah menjangkau itu. Bagaimana mereka memasilitasi kaum-kaum rentan dan disabilitas, jangan hanya menjangkau yang sudah jelas-jelas bisa menikmati program-programnya” terang Frederic Sulelisu,
“Persoalan akomodasi, penempatan TPS sudah bisakah dijangkau oleh semua, khususnya disabilitas dan kaum rentan lainnya. Ini yang penting, karna kalo disabilitas dan kaum rentan lainnya bisa menjangkau, artinya semua menjangkau”, lanjut Lenynda Tondok. (Nat/IN)
